Advertisement
Jokowi Minta Tito dan Sri Mulyani Sentil Daerah yang Belum Ubah APBD
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertindak tegas dengan menegur ratusan daerah yang belum mengubah anggarannya untuk mengatasi masalah Corona.
"Saya melihat saya cermati saya catat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya 'business as usual', saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Menteri Keuangan agar mereka ditegur," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (14/4/2020).
Advertisement
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna melalui "video conference" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta para kepala lembaga negara.
"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," tambah Presiden.
Menurut Presiden, daerah-daerah tersebut belum satu visi dengan Pemerintah Pusat.
"Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan memiliki 'feeling' dalam situasi yang tidak normal ini. Sekali lagi saya minta Mendagri, Bu Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan 'refoccusing' anggaran kegiatan-kegiatan yang ada," tegas Presiden.
Tujuannya adalah agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa pada 20 Maret 2020.
Tujuannya adalah agar kementerian dan pemerintah daerah melakukan "refoccusing" kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi persoalan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Temukan 3 Proyektil Peluru di Jasad Wanita Korban Penembakan di Kapus Hulu Kalbar
Menhan AS dan Israel Bahas Stabilitas Regional
KPK Bidik Dugaan Penggelembungan Harga APD Covid-19
Advertisement
Warga Iran Dukung Langkah Pemerintah Menyerang Israel
Advertisement
Seorang DPO Kasus Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Ditangkap di Papua
KPK Bidik Keluarga Eks Mentan SYL Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Pelajar SMA Negeri 1 Cisaat Sukabumi Meninggal saat Seleksi Paskibra
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Alert! Stok Darah di DIY Menipis, PMI Dorong Instansi Gelar Donor Darah
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Pilgub Jakarta 2024, Demokrat Bakal Calonkan Dede Yusuf
- Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Visa Umrah Kini Tidak Boleh Buat Piknik, Ini Aturan Barunya
- ASN Akan Dipindah ke Ibu Kota Nusantara Secara Bertahap hingga 2029, Ini Prioritasnya
- Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
Advertisement
Advertisement
