Advertisement
Ribuan Warga Terlanjur Mudik di Tengah Pandemi Corona, Jubir Penanganan Covid-19 Ingatkan Ini
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun banyak warga kota besar telah terlanjur pulang ke kampung halaman. Ia mengingatkan masyarakat yang telah mudik untuk tetap memerhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Juru bicara penanganan Covid-19 untuk Indonesia, Achmad Yurianto, meminta sejumlah masyarakat yang terpaksa mudik untuk tetap menjaga jarak di dalam berkomunikasi.
“Sementara tidak boleh salaman, rajin cuci tangan. Bahkan menurut saya, jelaskan ke saudara kita di kampung,” kata Yuri saat memberi keterangan pers ihwal "Sukses Isolasi Mandiri Selama 14 Hari" di Graha Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (6/4/2020).
Advertisement
Kendati demikian, Ia mengatakan, risikonya terlalu tinggi jika masyarakat harus bepergian di dalam situasi pandemi seperti saat ini. Ia mencontohkan ada perjalanan panjang yang mesti dilakukan saat mudik.
“Yang sangat mungkin akan ketemu dengan banyak orang dengan berbagai situasi. Inilah yang kemudian memunculkan risiko yang sangat besar,”ujarnya.
Apalagi, menurutnya, kendaraan yang tertutup dengan AC rentan penyebaran virus di tengah penumpang yang beragam.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan menyatakan setidaknya 7 persen atau sekitar 2 juta warga Jabodetabek tetap ingin mudik meski dihadapkan dengan ancaman penyebaran Covid-19.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan survei dengan melibatkan 43.000 responden terkait minat mudik warga Jabodetabek.
Kepala BPTJ Polana Banguningsih Pramesti mengatakan sekitar 56 persen tidak ingin mudik dan 37 persen belum mudik. “Tapi 37 persen ini kan bisa shifted,” katanya, Minggu (5/4/2020).
Hasil survei inilah yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran (SE) 5 BPTJ Tahun 2020 yang meminta adanya pembatasan angkutan umum hingga jalan tol. Surat itu dikeluarkan atas permintaan Pemprov DKI yang ingin menghentikan operasi bus AKAP sejak hari Senin pekan lalu.
Sayangnya, surat edaran BPTJ itu dibantah oleh Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi.
"Jika dicermati isinya maka surat edaran Kepala BPTJ dimaksud lebih pada rekomendasi pembatasan aktivitas transportasi. Jadi tidak ada penyetopan moda transportasi," kata dia melalui pernyataan tertulis, Rabu (1/4/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Naik 10%, Volume Kendaraan Diprediksi sampai 9 Juta di Solo saat Lebaran 2024
- Berbagi Kebahagiaan, Tuntas Subagyo Buka Puasa Bersama Anak Yatim di Sukoharjo
- Kabar Gembira Persis Solo, Irfan Jauhari Merumput Lagi setelah Absen Semusim
- Menang Pilpres, 9 Parpol Koalisi Indonesia Maju di Klaten Bertemu Bahas Pilkada
Berita Pilihan
- Sempat Ditangkap, Jambret di Jaksel Kabur Pakai Mobil Patroli Polisi
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
Advertisement
Libur Panjang Paskah, Daop 6 Jogja Operasikan 5 KA Jarak Jauh Tambahan
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- UU DKJ Disahkan, Sebentar Lagi Jakarta Bakal Melepas Status Ibu Kota
- Puan Maharani Kian Buka Peluang Megawati Gelar Rekonsiliasi dengan Prabowo
- Mudik Lebaran, Diskon Tarif Tol Dipatok Maksimal 20 Persen
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Kecelakaan Gerbang Tol Halim, Pengemudi Truk Jadi Tersangka
Advertisement
Advertisement