Riset INDEF: 68 Persen Netizen Minta Lockdown

Armada bus Transjakarta mengantre masuk halte Harmoni di Jakarta, Senin (23/3/2020). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membantah mengurangi atau membatasi jumlah armadanya akibat virus corona atau Covid-19. Bus beroperasi dengan jumlah seperti biasanya sesuai dengan jam operasional masing-masing koridor. - JIBI/Bisnis.com/Dedi Gunawan
06 April 2020 07:07 WIB Feni Freycinetia Fitriani News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Sebanyak 68% netizen atau warganet meminta pemerintah menerapkan penutupan wilayah secara total (lockdown) untuk mencegah penularan wabah virus Corona (Covid-19). Hal tersebut merupakan hasil riset big data yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Peneliti INDEF-Datalyst Center Imam Maulana mengatakan pengumpulan data mining pada media sosial, utamanya twitter, dan portal media online. Pengumpulan data secara umum dilakukan sejak Januari 2020, tetapi khusus untuk penangan Covid-19 dikumpulkan sejak 27 Februari 2020 hingga 22 Maret 2020.

Dari situ, dihasilkan 145.000 percakapan (tweets) dari 135.000 pengguna.

"Hasilnya, 68 persen isi Tweets setuju lockdown dan 32 persen setuju dengan rapid test. Tren data di media sosial mengindikasikan lebih banyak perbicangan mengenai lockdown dibandingkan rapid test," katanya dalam diskusi virtual via Zoom Meetings, Minggu (5/4/2020).

Menurutnya, alasan dari yang setuju lockdown, antara lain: untuk mencegah keluar masuk manusia yang potensial menularkan Covid-19, mempermudah tracing dalam satu kota yang lockdown. Alasan utama lockdown merupakan keselamatan, bukan ekonomi.

Harapan publik agar pemerintah memberlakukan lockdown karena sudah banyak tokoh yang memberikan saran demi keselamatan masyarakat dimana gerak manusia dibatasi lebih ketat.

"Publik paham bahwa pergerakan manusia secara bersama dan berkumpul di transportasi umum dipahami sebagai media penularan yang sangat efektif," jelasnya.

Menurutnya, opini lockdown relatif besar sangat lumrah karena banyak tokoh-tokoh masyarakat dan opinion makers banyak menganjurkan lockdown, bahkan Jusuf Kalla tegas sekali agar pemerintah menerapkan lockdown demi keselamatan masyarakat luas.

"Namun, pemerintah ragu-ragu menjalankannya sehingga publik juga terbelah secara politik, dengan argumen politis. Bukan dari kepentingan obyektif keselamatan manusia," ungkapnya.

Imam memaparkan intensitas percakapan tentang covid-19 memang cukup tinggi hanya dalam 2-3 minggu. Dari 145 ribu percakapan tersebut, mayoritas membicarakan lockdown (38 persen), di rumah saja (12 persen), koordinasi presiden dan menkes blepotan (9 persen), jangan panik (8 persen), dan seterusnya.

Jagad maya dipenuhi oleh isu kontroversi kebijakan pemerintah dimana sentimen positif dan negatif yang bercampur-aduk di lini masa. Apalagi, kejadian ini memang tidak pernah dihadapi oleh pemerintah, kecuali pandemi lebih kecil flu burung beberapa tahun silam.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia