Usul Hardjuno: Perampasan Aset Harus Punya Rezim Hukum Sendiri
Hardjuno usulkan perampasan aset tanpa pidana jadi rezim hukum tersendiri. Dinilai penting untuk jamin kepastian hukum dan lindungi hak warga.
Ilustrasi ambulans/Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, CHINA - Karena melakukan penyalahgunaan kendaraan pengangkut jenazah, dua pejabat publik sekaligus pengurus Partai Komunis China di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, dipecat.
Kepala Urusan Jenazah Distrik Huangpi Ao Haoyu dan Wakil Kepala Biro Urusan Masyarakat Distrik Huangpi, sekaligus anggota komite CPC setempat, Luo Wenjun, dipecat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan jajaran Divisi Disiplin CPC.
Pemerintah Kota Wuhan, Minggu, mengungkapkan bahwa pada Sabtu (14/3/2020), Tim Disiplin Distrik Huangpi menerima laporan dari anggota kelompok masyarakat mengenai adanya kendaraan jenazah yang digunakan untuk mengangkut bahan kebutuhan sehari-hari.
Dalam investigasinya, Tim Disiplin Distrik Huangpi menemukan satu rekanan dari lembaga urusan jenazah berinisial Lv melakukan perbuatan ilegal dengan menggunakan kendaraan jenazah untuk mengangkut kebutuhan harian anggota keluarganya menuju Distrik Jiang\'an pada Sabtu sore.
Kebutuhan pokok itu ternyata dibeli untuk keperluan pribadi, bukan untuk kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat, ungkap pemerintah setempat seperti dikutip China Daily melansir Suara.com.
Lembaga pengawas itu akhirnya merekomendasikan lembaga urusan jenazah di Distrik Huangpi memutus kontrak Lv dan meminta Lv mempertanggungjawabkan tindakan pelanggaran kontrak.
Sebelumnya, aparat lingkungan terkecil masyarakat hingga pimpinan daerah di Hubei juga telah mendapatkan sanksi pemecatan terkait kegagalannya dalam mengendalikan dan mencegah wabah penyakit paru-paru berat yang disebabkan oleh virus corona jenis baru atau Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com, China Daily
Hardjuno usulkan perampasan aset tanpa pidana jadi rezim hukum tersendiri. Dinilai penting untuk jamin kepastian hukum dan lindungi hak warga.
Kejagung menerbitkan tiga sprindik baru usai mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret eks Jampidsus FA dari Polri.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Bantul menyebut, data penduduk usia sekolah tidak bisa dijadikan acuan untuk menjawab fenomena kekurangan mur
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) terus diarahkan menjangkau desa-desa terpencil.
Permendag 19/2026 mewajibkan marketplace memprioritaskan produk lokal tanpa mengatur algoritma platform digital.
Intervensi lintas sektor yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, mulai menunjukkan hasil.