Advertisement
Mendagri Ingin Budaya 'Amplop' Pelayanan Publik Makin Terkikis
Ilustrasi amplop. - Harian Jogja/Nina Atmasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri agar bisa memperbaiki mental 'budaya amplop' terutama di bidang pelayanan publik.
Menurutnya, BPSDM mempunyai peran penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara baik dari tingkat daerah hingga pusat. Bahkan peran yang digenggam BPSDM itu sudah dijalani sejak zaman orde baru sebagai penyelenggara pendidikan kilat teknis dan kompetensi baik untuk tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Advertisement
"Karenanya saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklatnya agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan," kata Tito dalam pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) BPSDM Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).
Selain itu ia juga meminta kualitas pengajarnya meski diperbarui agar sesuai dengan tuntuan perkembangan masyarakat. "Yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," ucapnya.
Kemudian Tito menyinggung soal masih tingginya persepsi negatif masyarakat yang dilayangkan terhadap pelayanan publik pemerintahan. Ia menuturkan persepsi negatif itu dicontohkan dengan lambannya aparat pemerintah ketika melayani kebutuhan masyarakat bahkan hingga dianggap menyulitkan masyarakat.
Dengan adanya Rakornas BPSDM Kemendagri itulah Tito berharap adanya penyelenggaraan diklat guna mengubah mental. Apalagi Tito sempat menyinggung soal budaya amplop yang masih dilakukan ASN khususnya di bidang pelayanan publik.
"Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
