Mendagri Ingin Budaya 'Amplop' Pelayanan Publik Makin Terkikis

Ilustrasi amplop. - Harian Jogja/Nina Atmasari
25 Februari 2020 03:57 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri agar bisa memperbaiki mental 'budaya amplop' terutama di bidang pelayanan publik.

Menurutnya, BPSDM mempunyai peran penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara baik dari tingkat daerah hingga pusat. Bahkan peran yang digenggam BPSDM itu sudah dijalani sejak zaman orde baru sebagai penyelenggara pendidikan kilat teknis dan kompetensi baik untuk tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.

"Karenanya saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklatnya agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan," kata Tito dalam pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) BPSDM Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).

Selain itu ia juga meminta kualitas pengajarnya meski diperbarui agar sesuai dengan tuntuan perkembangan masyarakat. "Yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," ucapnya.

Kemudian Tito menyinggung soal masih tingginya persepsi negatif masyarakat yang dilayangkan terhadap pelayanan publik pemerintahan. Ia menuturkan persepsi negatif itu dicontohkan dengan lambannya aparat pemerintah ketika melayani kebutuhan masyarakat bahkan hingga dianggap menyulitkan masyarakat.

Dengan adanya Rakornas BPSDM Kemendagri itulah Tito berharap adanya penyelenggaraan diklat guna mengubah mental. Apalagi Tito sempat menyinggung soal budaya amplop yang masih dilakukan ASN khususnya di bidang pelayanan publik.

"Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan," kata dia.

Sumber : Suara.com