Advertisement
Mendagri Ingin Budaya 'Amplop' Pelayanan Publik Makin Terkikis
Ilustrasi amplop. - Harian Jogja/Nina Atmasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri agar bisa memperbaiki mental 'budaya amplop' terutama di bidang pelayanan publik.
Menurutnya, BPSDM mempunyai peran penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara baik dari tingkat daerah hingga pusat. Bahkan peran yang digenggam BPSDM itu sudah dijalani sejak zaman orde baru sebagai penyelenggara pendidikan kilat teknis dan kompetensi baik untuk tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Advertisement
"Karenanya saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklatnya agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan," kata Tito dalam pembukaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) BPSDM Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).
Selain itu ia juga meminta kualitas pengajarnya meski diperbarui agar sesuai dengan tuntuan perkembangan masyarakat. "Yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis, namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," ucapnya.
BACA JUGA
Kemudian Tito menyinggung soal masih tingginya persepsi negatif masyarakat yang dilayangkan terhadap pelayanan publik pemerintahan. Ia menuturkan persepsi negatif itu dicontohkan dengan lambannya aparat pemerintah ketika melayani kebutuhan masyarakat bahkan hingga dianggap menyulitkan masyarakat.
Dengan adanya Rakornas BPSDM Kemendagri itulah Tito berharap adanya penyelenggaraan diklat guna mengubah mental. Apalagi Tito sempat menyinggung soal budaya amplop yang masih dilakukan ASN khususnya di bidang pelayanan publik.
"Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Trump Ingin Konflik Iran Cepat Usai, Tekanan Justru Meningkat
- Pelecehan Berlangsung 8 Tahun, DPR Kejar Keadilan Korban Syekh AM
- Sebelum ke Beijing, Trump Kejar Gencatan Senjata dengan Iran
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Viral Donasi di Stasiun Tugu Jogja Bikin Resah, Ini Kata PT KAI Daop 6
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
- Iran Izinkan Kapal Negara Sahabat Lewati Hormuz di Tengah Blokade
- Produksi Sampah di Bantul Naik 8 Persen Selama Libur Lebaran
- Tol Serang-Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles Ditutup Sementara
- Meta PHK 700 Karyawan, Alihkan Fokus dari Metaverse ke AI
- Tebing Tanjakan Clongop Longsor Lagi, Akses Gunungkidul-Klaten Putus
- Minuman yang Sering Dikira Sehat Ini Justru Bebani Jantung
Advertisement
Advertisement







