PDIP Sebut Kinerja Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Terbelenggu Birokasi

Samdysara Saragih

Senin, 17 Februari 2020 - 05:27 WIB

Budi Cahyana

PDIP Sebut Kinerja Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Terbelenggu Birokasi

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Harianjogja.com, JAKARTA - PDIP menilai hambatan terbesar pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah kalangan birokrasi.

Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri berpendapat bahwa periode kedua kekuasaan Jokowi lebih menjanjikan stabilitas politik. Masuknya Partai Gerindra dalam pemerintahan menjamin dukungan mayoritas anggota parlemen terhadap visi-misi kampanyenya.

Namun, Rokhmin menangkap potensi hambatan untuk mengeksekusi program justru berasal dari internal pemerintah yakni birokasi. Untuk itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mendorong Jokowi untuk bersikap tegas terhadap birokrat yang memiliki agenda pribadi.

"Banyak sekali birokrat yang kerjanya mengganjal. Kalau Pak Jokowi tak bisa mengendalikan, bukan warisan emas yang ditinggalkan tapi perunggu," katanya dalam konferensi pers pemaparan survei Evaluasi Publik 100 Hari Jokowi-Amin di Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Dalam survei anyar Indo Barometer, sebanyak 70,1% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Jokowi selama 3 bulan memimpin. Di sisi lain, keluhan masyarakat tertuju pada masalah perekonomian 32,1%, lapangan pekerjaan 15,8%, harga bahan pokok 11,3%, hingga praktik korupsi, kolusi, nepotisme 7,8%.

Menanggapi ketidakpuasan bidang ekonomi, Rokhmin menilai masa 100 hari tidak cukup untuk menakar kinerja sebuah pemerintahan. Apalagi, kata dia, kepuasan itu dalam rangka mengukur indikator hasil kebijakan.

"Jokowi-Ma'ruf dalam ekonomi berada di jalur yang benar," ucapnya.

Survei Indo Barometer berlangsung pada 9-15 Januari 2020 dengan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden. Marjin kesalahan sebesar +/-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Para responden adalah warga negara pemegang hak pilih yang diwawancarai tatap muka dengan mengisi kuisioner.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia