Advertisement
PDIP Sebut Kinerja Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin Terbelenggu Birokasi
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - ANTARA/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PDIP menilai hambatan terbesar pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah kalangan birokrasi.
Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri berpendapat bahwa periode kedua kekuasaan Jokowi lebih menjanjikan stabilitas politik. Masuknya Partai Gerindra dalam pemerintahan menjamin dukungan mayoritas anggota parlemen terhadap visi-misi kampanyenya.
Advertisement
Namun, Rokhmin menangkap potensi hambatan untuk mengeksekusi program justru berasal dari internal pemerintah yakni birokasi. Untuk itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mendorong Jokowi untuk bersikap tegas terhadap birokrat yang memiliki agenda pribadi.
"Banyak sekali birokrat yang kerjanya mengganjal. Kalau Pak Jokowi tak bisa mengendalikan, bukan warisan emas yang ditinggalkan tapi perunggu," katanya dalam konferensi pers pemaparan survei Evaluasi Publik 100 Hari Jokowi-Amin di Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Dalam survei anyar Indo Barometer, sebanyak 70,1% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Jokowi selama 3 bulan memimpin. Di sisi lain, keluhan masyarakat tertuju pada masalah perekonomian 32,1%, lapangan pekerjaan 15,8%, harga bahan pokok 11,3%, hingga praktik korupsi, kolusi, nepotisme 7,8%.
Menanggapi ketidakpuasan bidang ekonomi, Rokhmin menilai masa 100 hari tidak cukup untuk menakar kinerja sebuah pemerintahan. Apalagi, kata dia, kepuasan itu dalam rangka mengukur indikator hasil kebijakan.
"Jokowi-Ma'ruf dalam ekonomi berada di jalur yang benar," ucapnya.
Survei Indo Barometer berlangsung pada 9-15 Januari 2020 dengan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden. Marjin kesalahan sebesar +/-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Para responden adalah warga negara pemegang hak pilih yang diwawancarai tatap muka dengan mengisi kuisioner.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
