Advertisement
Imam Nahrawi: Siap-siap yang Merasa Nerima Dana KONI
Imam Nahrawi. - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Kasus dugaan suap dan gratifikasi hibah KONI di Kemenpora mulai disidangkan untuk terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Ia didakwa menerima suap dan gratifikasi. Atas dakwaan tersebut, Imam Nahrawi mengaku keberatan.
"Saya sangat keberatan dan akan disampaikan dalam pleidoi," kata Imam Nahrawi usai mendengarkan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).
Advertisement
Meski keberatan Imam tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan. Usai persidangan Imam kembali berbicara soal dakwaan jaksa.
"Banyak narasi fiktif di sini (dakwaan)," ucap Imam.
BACA JUGA
Tapi Imam tidak menjelaskan detail narasi fiktif yang dimaksud dalam dakwaan. Menurut Imam, dirinya akan membuktikan dalam persidangan.
"Nanti kita akan lihat. Karena banyak...," ucap Imam.
"Siap-siap saja yang merasa nerima dana KONI ini, siap-siap," imbuh dia.
Meski begitu, Imam enggan menyebut pihak mana yang menerima dana hibah KONI. Setelah itu, Imam langsung berjalan keluar lobi pengadilan Tipikor.
"Terima kasih supportnya ya semua teman-teman. Terima kasih dukungannya. Silakan diikuti terus," kata dia.
Sebelumnya, Imam Nahrawi didakwa menerima uang Rp 11,5 miliar. Penerimaan uang tersebut untuk mempercepat persetujuan dana hibah KONI ke Kemenpora.
Perbuataan Imam dilakukan bersama-sama dengan Asisten Pribadi Menpora Miftahul Ulum. Imam dan Ulum menerima uang dari eks Sekretaris Jendral KONI Ending Fuad Hamidy dan eks Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy.
Selain itu, Imam Nahrawi juga didakwa menerima gratifikasi Rp 8,6 miliar. Uang gratifikasi itu berasal dari Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy hingga anggaran Satlak Prima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : detik.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR Setujui 8 Anggota Baznas 2025-2030
MA Tolak Kasasi Jaksa, Windu Aji Bebas dari TPPU Nikel Antam
KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Bareskrim Tahan Dua Petinggi DSI Terkait Kasus Rp2,4 T
Advertisement
Darurat Siber Asia Pasifik, Kerugian Konsumen Tembus Rp10.800 Triliun
Sidang Hibah Pariwisata Sleman Ungkap Peran Karunia Anas
Bank Mandiri Taspen Rayakan 11 Tahun Bersama Purnabakti
Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
Advertisement
Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
Padat Berisiko! Satu Gerbong KRL Angkut 300 Penumpang Saat Jam Sibuk
AHY Targetkan Tanggul Laut di Pantura Bisa Tahan 200 Tahun
Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
Advertisement
Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Kemantren Gondomanan Jogja Awasi Bank Sampah Anorganik, Ini Tujuannya
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- Bareskrim Asesmen 249 WNI Bermasalah Pulang dari Kamboja
- Stok Pangan Bulog DIY Aman Jelang Ramadhan dan Idulfitri 2026
- Imlek dan Ramadan 2026 Diprediksi Dorong Penjualan UMKM
- MA Proses Pemberhentian Hakim PN Depok Tersangka KPK
- Tradisi Nyadran Dongkrak Harga Ayam Ras di Jogja
- Ketua MA Menilai OTT KPK Rusak Martabat Hakim
- Diskon 100 Persen PPN Tiket Pesawat Berlaku Maret 2026
Advertisement
Advertisement
