Sri Lanka di Ambang Kolaps Lagi, Harga BBM Naik Tajam

Harianjogja.com, JOGJA— Krisis ekonomi kembali menghantui Sri Lanka. Pemerintah mengambil langkah darurat dengan menjatah listrik dan bahan bakar di tengah lonjakan harga serta tekanan global yang kian berat.

Bagi banyak pihak yang mengira krisis 2022 telah berlalu, situasi terbaru menunjukkan sebaliknya. Sri Lanka kini kembali berada di ambang tekanan ekonomi serius akibat kombinasi konflik global dan dampak bencana alam.

Presiden Anura Kumara Dissanayake mengambil kebijakan drastis dengan menerapkan penjatahan bahan bakar serta menaikkan harga BBM hingga sepertiga dari harga sebelumnya.

Tak hanya itu, tarif listrik melonjak hingga 40 persen, memicu kepanikan warga yang trauma dengan inflasi tinggi pada 2022.

Air Dibatasi, Listrik Terancam Padam

Kondisi di lapangan semakin memprihatinkan. Pemerintah mulai membatasi distribusi air bersih sejak Kamis (4/4/2026) untuk menghemat cadangan dan menekan biaya operasional.

Warga pun mulai merasakan dampaknya secara langsung. Seorang pedagang di pasar Pettah, Wasantha Jayalath (55), mengaku kecewa dengan kondisi saat ini.

“Nyatanya negara ini makin terperosok ke dalam jurang,” ujarnya, dikutip dari AFP.

Dampak Siklon Ditwah Belum Pulih

Tekanan ekonomi diperparah oleh dampak Siklon Ditwah yang melanda akhir 2025. Bencana tersebut menjadi yang terburuk sejak Tsunami Samudra Hindia 2004, dengan 641 korban jiwa dan kerugian mencapai US$4,1 miliar

Menurut Bank Dunia, pemerintah harus menggelontorkan tambahan US$1,6 miliar untuk memperbaiki infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah semakin sempit untuk menahan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Di tengah krisis, harapan kini bergantung pada bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Delegasi IMF saat ini berada di Kolombo untuk meninjau program pinjaman senilai US$2,9 miliar, dengan potensi pencairan tahap berikutnya sebesar US$700 juta. Pemerintah Sri Lanka juga berupaya meminta pelonggaran syarat penghematan agar kebijakan tidak memicu gejolak sosial dan politik baru.

Jika situasi ini tak segera tertangani, Sri Lanka berisiko kembali mengalami krisis utang seperti sebelumnya, dengan total beban mencapai US$46 miliar.

Bagi dunia, kondisi ini menjadi pengingat bahwa negara berkembang masih sangat rentan terhadap kombinasi krisis global, bencana alam, dan tekanan fiskal dalam waktu bersamaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.