Advertisement
Kemampuan Pemerintah Menangani Ratusan WNI Eks ISIS Diragukan
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Rencana pemerintah memulangkan ratusan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Tanah Air dikritik. Pasalnya, kapasitas negara menangani ratusan simpatisan ISIS itu diragukan.
Paham radikal yang dianut ratusan WNI itu dinilai bisa membahayakan publik jika mereka kembali ke Indonesia. Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIY, Agnes Dwi Rusjiyati, meragukan deradikalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap ratusan WNI itu bakal efektif atau tidak, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan menangani mereka. "Apakah negara sanggup untuk melakukan itu [deradikalisasi]," kata Agnes, Senin (10/2/2020).
Advertisement
Pemerintah kata dia perlu mengkaji ulang rencana memulangkan eks simpatisan ISIS itu dari Irak atau Suriah. Sebab sebuah paham (paham radikal) yang sudah didoktrin kepada seseorang tidak mudah dihilangkan.
"Soal ideologi saya rasa tidak mudah diubah. Siapa yang akan bertanggung jawab mereka bisa terdampingi dengan baik setibanya di sini," kata dia.
Agnes tidak yakin dengan program bela negara mampu menghilangkan paham radikal yang dianut ratusan orang tersebut. Penyebaran paham radikal kata dia tidak terlihat secara fisik tetapi dampaknya besar. "Jangan sampai malah memunculkan sel-sel teroris baru [di Indonesia]," katanya.
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Jogja Sahiron Syamsuddin, mengatakan pemerintah perlu menimbang dampak positif dan negatif terkait dengan rencana memulangkan ratusan WNI eks anggota ISIS. Jika lebih banyak dampak negatif, maka pemerintah harus berhati-hati. “Perlu diingat, peristiwa bom Bali dulu, pelakunya orang yang baru pulang dari Afghanistan," katanya.
Dilihat dari sisi hak asasi manusia, menurutnya, memang benar mereka punya hak untuk berkumpul lagi dengan keluarga di Indonesia. Meski demikian dalam HAM sendiri kepentingan dan keselamatan publik juga harus diperhatikan.
Sahiron pribadi tidak setuju WNI kombatan ISIS itu dipulangkan ke Tanah Air. Masyarakat sipil di Tanah Air kata dia berpotensi jadi korban aksi terorisme yang mungkin mereka lakukan di sini.
"Pengeboman bisa terjadi di mana-mana tanpa melihat siapa sasarannya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
70 Kasus Flu Singapura Ditemukan di Jogja, Dinkes: Tidak Perlu Panik
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement