Advertisement
WNI Eks Anggota ISIS Sebaiknya Ditangani UNHCR
Gambar mural yang menyerupai lambang ISIS di Sukabumi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Penanganan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah terlibat dalam kegiatan ISIS seharusnya ditangani oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pengungsi UNHCR.
Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), mengatakan bahwa pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks-ISIS memerlukan pertimbangan matang.
Advertisement
Pasalnya, tidak menutup kemungkinan mantan simpatisan ISIS itu justru berniat menyebarkan ideologinya dan membangun gerakan teroris baru di Indonesia setelah pulang.
“Pemerintah perlu hati-hati. Perlu ada penanganan khusus jika mantan simpatisan ISIS tersebut benar-benar hendak dipulangkan. Harus ada deradikalisasi secara serius,” katanya, Kamis (6/02/2020).
Dia menuturkan, selama ini memang ada beberapa kategori simpatisan ISIS, mulai dari yang sekedar terpikat dengan propaganda panji kekhalifahan ISIS, hingga mau menyerahkan masa depan kehidupannya sebagai warga tanpa negara.
Hal itu membuat upaya pemulangan WNI eks-ISIS memiliki risiko memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, sebaiknya penanganan WNI eks-ISIS dilakukan oleh UNHCR. Alasannya, kewarganegaraan simpatisan ISIS tersebut sebenarnya telah gugur karena ikut dalam tentara asing.
“Secara konstitusional warga negara mereka gugur karena melanggar pasal 23 UU Kewarganegaraan, khususnya huruf d dan huruf f. Sebaiknya ditempatkan dulu di UNHCR, sembari pemerintah menyiapkan prosedur yang lebih ketat,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pihaknya masih mengkaji keputusan memulangkan WNI eks-ISIS dari Suriah.
Dia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mesti dikaji terkait pemulangan ini, salah satunya adalah psikologi isolasi yang berpotensi dihadapi WNI eks-ISIS ketika menghadapi masyarakat. Selain itu, perlu ada perencanaan terkait dengan deradikalisasi yang mesti dijalankan oleh WNI tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
