Advertisement
Pembangunan Rumah Bersubsidi Terancam Masalah Pembiayaan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini bisa terhambat karena kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dianggarkan pemerintah, yaitu sebanyak 110.000 unit, diperkirakan habis pada April mendatang.
Ketua Umum DPP Persuatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun ini 300.000 unit.
Advertisement
Namun, pada tahun ini alokasi anggaran yang disediakan pemerintah justru jauh di bawah harapan para pengembang. Pasalnya, dana yang sudah dianggarkan di APBN 2020 adalah Rp11 triliun atau setara dengan sekitar 100.000 rumah.
Totok menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, pada Desember 2019 sudah terealisasi sebesar Rp2 triliun, sedangkan Rp9 triliun atau setara 86.000 rumah untuk dijalankan pada tahun ini.
“Pada tahun ini seluruh pengembang sudah sepakat bahwa April itu kuota FLPP diperkirakan habis karena hanya tersedia sisa 86.000 unit rumah. Hal ini tentunya bisa menghambat upaya penyediaan rumah subsidi bagi MBR,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (23/1/2020).
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembiayaan rumah subsidi Totok menuturkan bahwa REI bersama dengan Kadin dan asosiasi pengembang lainnya telah mengusulkan sejumlah langkah alternatif yang dapat dilakukan pemerintah.
Salah satu usulan yang disampaikan ialah pengategorian konsumen menjadi dua bagian yaitu yang berpenghasilan kurang dari Rp4 juta disalurkan anggaran Rp1 triliun dengan bunga 5 persen selama 20 tahun sehingga dapat memenuhi 8.888 unit rumah.
Sementara itu, untuk konsumen berpenghasilan antara Rp4 juta—Rp5 juta disalurkan anggaran Rp10 triliun dengan bunga 8 persen selama 20 tahun sehingga dapat memenuhi kebutuhan 141.300 rumah.
“Dengan demikian total anggaran Rp11 triliun yang dialokasikan pemerintah dapat memenuhi hingga 150.188 unit rumah,” jelasnya.
Adapun, untuk menutupi sisa kekurangan dana dapat dicairkan melalui pengalihan dana subsidi selisih bunga, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, realokasi subsidi gas, dan mendorong peranan lebih besar dari Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan PT Sarana Multigriya Finansial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 27 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement