Advertisement
Pembangunan Rumah Bersubsidi Terancam Masalah Pembiayaan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini bisa terhambat karena kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dianggarkan pemerintah, yaitu sebanyak 110.000 unit, diperkirakan habis pada April mendatang.
Ketua Umum DPP Persuatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun ini 300.000 unit.
Advertisement
Namun, pada tahun ini alokasi anggaran yang disediakan pemerintah justru jauh di bawah harapan para pengembang. Pasalnya, dana yang sudah dianggarkan di APBN 2020 adalah Rp11 triliun atau setara dengan sekitar 100.000 rumah.
Totok menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, pada Desember 2019 sudah terealisasi sebesar Rp2 triliun, sedangkan Rp9 triliun atau setara 86.000 rumah untuk dijalankan pada tahun ini.
“Pada tahun ini seluruh pengembang sudah sepakat bahwa April itu kuota FLPP diperkirakan habis karena hanya tersedia sisa 86.000 unit rumah. Hal ini tentunya bisa menghambat upaya penyediaan rumah subsidi bagi MBR,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (23/1/2020).
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembiayaan rumah subsidi Totok menuturkan bahwa REI bersama dengan Kadin dan asosiasi pengembang lainnya telah mengusulkan sejumlah langkah alternatif yang dapat dilakukan pemerintah.
Salah satu usulan yang disampaikan ialah pengategorian konsumen menjadi dua bagian yaitu yang berpenghasilan kurang dari Rp4 juta disalurkan anggaran Rp1 triliun dengan bunga 5 persen selama 20 tahun sehingga dapat memenuhi 8.888 unit rumah.
Sementara itu, untuk konsumen berpenghasilan antara Rp4 juta—Rp5 juta disalurkan anggaran Rp10 triliun dengan bunga 8 persen selama 20 tahun sehingga dapat memenuhi kebutuhan 141.300 rumah.
“Dengan demikian total anggaran Rp11 triliun yang dialokasikan pemerintah dapat memenuhi hingga 150.188 unit rumah,” jelasnya.
Adapun, untuk menutupi sisa kekurangan dana dapat dicairkan melalui pengalihan dana subsidi selisih bunga, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, realokasi subsidi gas, dan mendorong peranan lebih besar dari Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan PT Sarana Multigriya Finansial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 14 Proyek Strategis Nasional Disetujui Presiden Jokowi, Ini Daftarnya
- Perangi Mafia Tanah, AHY: Mafia Tanah Hambat Investasi dan Rugikan Rakyat
- Ruang Angkasa Gelap Meski Ada Matahari, Ini Penyebabnya
- Tanggul Sungai Wulan Jebol, Jalan Pantura Demak Lumpuh Total
- Begini Tampilan Kereta Ekonomi "New Generation"
Advertisement
Sultan Soal Jalan Godean Rusak: Kalau Anggaran Belum Ada Tambal Dulu
Advertisement
Ribuan Wisatawan Saksikan Pawai Ogoh-Ogoh Rangkaian Hari Raya Nyepi d Badung Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jam Kemacetan di Jakarta Bergeser Selama Ramadan
- Sejumlah Menteri dari Sri Mulyani hingga AHY Datangi Istana, Ini yang Dibahas bersama Jokowi
- Ini Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Terlibat Fraud Capai Rp2,5 Triliun
- Kejagung Beberkan Dugaan Korupsi Rp2,5 Triliun Libatkan 4 Perusahaan Penerima Kredit LPEI
- 4.200 Jiwa Mengungsi Akibat Banjir Pantura Demak dan Kudus
- Golkar Minta 5 Kursi Menteri kepada Prabowo, Demokrat: Harusnya Tunggu Pengumuman Resmi KPU
- Kasus Free Pemenangan Tender Proyek, KPK Periksa Lagi Eks Wali Kota Bandung
Advertisement
Advertisement