Advertisement
Penyelesaian Kasus Jiwasraya, Jokowi: Perlu Proses Panjang
Karyawati melakukan swafoto di dekat logo PT Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Jumat (14/9/2018). - JIBI/Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kasus yang sedang membelenggu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara.
Presiden menyatakan kasus gagal bayar yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sedang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, sehingga prosesnya masih berjalan hingga saat ini.
Advertisement
"Semuanya sedang menangani ini. Tapi ini perlu proses yang tidak 1-2 hari. Perlu proses yang agak panjang," katanya seusai membuka perdagangan perdana Bursa Efek Indonesia 2020, Kamis (2/1/2020).
Tak hanya itu, Jokowi mengemukakan kasus Jiwasraya juga sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dari sisi hukum. Dia mencatat lembaga terkait sudah melakukan pencekalan terhadap 10 orang supaya mereka bisa bersaksi dan membuka persoalan yang melilit perusahaan asuransi pelat merah ini.
Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan negara berpotensi rugi sebesar Rp13,7 triliun akibat masalah Jiwasraya, yang telah berinvestasi pada 13 perusahaan bermasalah. Dia mengungkapkan Jiwasraya diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi melalui investasi pada aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high return.
Total investasi Jiwasraya dalam instrumen saham tercatat mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4% dari aset finansial, di mana 5 persen dari angka itu ditempatkan di saham perusahaan berkinerja baik (LQ45) dan 95% lainnya di saham berkinerja buruk.
Kemudian, investasi di reksa dana menyentuh 59,1% dari aset finansial, setara dengan Rp14,9 triliun. Dari jumlah itu, hanya 2% yang dikelola manajer investasi berkinerja baik sedangkan 98 persen sisanya dikelola manajer investasi berkinerja buruk.
Seperti diketahui, pemerintah menyebutkan masalah keuangan di Jiwasraya sudah terjadi sejak 2006. Saat itu, Jiwasraya tercatat memiliki defisit keuangan hingga lebih dari Rp3 triliun.
Pada 2006-2007, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun telah memberikan opini disclaimer terhadap laporan keuangan perseroan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
33,2 Juta KPM Terima Beras dan Minyak Goreng dari Pemerintah
BGN: Ribuan Dapur MBG Dorong Jutaan Lapangan Kerja Baru
KSDA Pastikan Jejak di Perkebunan Lampung Timur Milik Harimau
PDIP Respons Wacana Koalisi Permanen Partai Golkar
Advertisement
Menteri LH: Indonesia Terjebak Tiga Krisis Global Lingkungan
Fatwa MUI: Buang Sampah Sembarangan Hukumnya Haram
Dugaan Keracunan MBG, Operasional SPPG Waru Distop Sementara
Kim Ju Ae Resmi Disiapkan Jadi Pewaris Kim Jong Un
Pengamat: RUU Perampasan Aset Ujian Serius Komitmen Antikorupsi
Advertisement
MRP Kecam Penembakan Pilot Smart Air oleh KKB di Papua
Polres Cimahi Selidiki Kasus Kematian Siswa SMP di Bandung Barat
Kementan Genjot Jagung Pangan, Target Swasembada 2026
Satgas Ungkap 20 KKB Serang Pesawat Smart Air di Papua, Dua Kru Tewas
Kasus Dugaan Keracunan MBG, Dinkes Bandarlampung Turun Tangan
Advertisement
Dihantam Cuaca Buruk, KM Cahaya Intan Selebes Tenggelam
Berita Pilihan
Advertisement
BMKG: Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di DIY Sore Ini
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Stok Beras Nasional 3,32 Juta Ton, DPR Minta Waspadai Cuaca Ekstrem
- 58 Persen Dana Desa 2026 Diminta Dialihkan ke KDMP
- Pancuran 13 Guci Tegal Kembali Ramai Seusai Banjir
- Lima Kelompok Rentan yang Perlu Diet Rendah Garam
- Menu MBG Ramadan 2026 Diganti Kering, Kandungan Gizi Dipersoalkan
- Viral Isu Purbaya Adukan Puan ke Kejagung Dipastikan Hoaks
- Bulog Buka Pasar Beras Haji di Arab Saudi
Advertisement
Advertisement
