Advertisement
Bamsoet: Korupsi Tak Bisa Dihilangkan Kalau Biaya Politik Tetap Bertahan Tinggi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. - Suara.com/Novian
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengeluarkan pernyataan yang menarik perhatian. Ia mengatakan praktik korupsi tak bisa dihilangkan kalau biaya politik tetap bertahan tinggi.
Bahkan, Bamsoet mengakui, kalau ingin memeroleh jabatan seperti kepala daerah, seseorang harus menyiapkan fulus alias duit yang banyak.
Advertisement
“Saya yakin korupsi tidak akan bisa hilang kalau biaya politik tetap tinggi. Untuk jadi gubernur, wali kota, bupati kalau pakai sistem sekarang ini, jangan harap bisa berantas korupsi. Karena untuk memperoleh jabatan-jabatan itu diperlukan fulus,” ujar Bamsoet dalam acara MilenialFest di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
Bamsoet mengatakan, sistem politik kekinian justru menjadi jebakan untuk melanggengkan praktik korupsi.
Karena itu, menurut dia, kalau ingin memberantas korupsi maka perlu keluar dari jebakan tersebut, yakni dengan memikirkan sistem pemilihan lain.
“Mau keluar tidak? Ubah sistem politik, kembalikan ke parlemen. Ayo siapa yang bisa jawab, ada ide? Karena sistem politik yang kita pilih, sistem demokrasi putuskan hari ini adalah sistem pemilu langsung dan memerlukan biaya tinggi,” kata Bamsoet di hadapan milenial.
Ia kemudian mencontohkan tingginya biaya politik dalam Pilkada Jakarta yang diklaimnya membutuhkan dana ratusan minggal hingga Rp 1 triliun agar bisa menjadi gubernur.
“Untuk jadi calon saja sudah diperlukan puluhan miliar rupiah. Untuk gubernur DKI kemarin yang terpilih, mungkin mencapai Rp 1 triliun, itu pun gagal. Nah itu tantangan kita semua,” kata Bamsoet.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
