DPR RI Siap Bekerjasama Dukung Mitigasi Perubahan Iklim

Harianjogja.com, JAKARTA - Kepedulian terhadap alam ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan siap bekerja sama dengan seluruh pihak terkait dalam aksi pengendalian perubahan iklim dan membumikan politik hijau.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar pada Pembukaan Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP UNFCCC ke-25 di Madrid, Spanyol, Rabu (4/12/2019) waktu setempat.

Dia mengatakan seluruh komponen bangsa, yaitu lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), para ahli dan pemerhati perubahan iklim, dunia usaha, media, dan masyarakat luas harus menyamakan persepsi dan mengambil langkah kolektif untuk bergerak bersama-sama. "Aksi iklim adalah aksi kita semua," tuturnya seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (5/12/2019).

Perubahan iklim, katanya, sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat.  Salah satu pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah para petani di Indonesia. 

"Jutaan petani akan menghadapi masalah jika aksi tidak menyeluruh. Petani akan menghadapi masalah produksi jika perubahan iklim tidak diantisipasi," tuturnya.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyatakan bahwa Indonesia telah menyusun pedoman pelaksanaan Persetujuan Paris yang telah disepakati pada COP 24 di Katowice, Polandia, tahun lalu. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi sebagaimana disuarakan banyak pihak untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 2 derajat celsius, atau bahkan menjaganya tidak lebih dari 1,5 derajat celsius. 

Para negosiator Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perubahan Iklim Ruandha Agung Sugardiman selaku National Focal Point (NFP), telah banyak menyuarakan kepentingan Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia akan terus mendorong agar Artikel 6 Persetujuan Paris dapat diselesaikan pada COP 25 ini sehingga implementasi Persetujuan Paris yang akan dimulai 1 Januari 2020 mempunyai instrumen yang lengkap selain document loss and damage, capacity building and finance, serta perangkat mean of implementation lainnya.

Alue Dohong juga berharap agar dukungan parlemen terus berlanjut dalam mendorong implementasi aksi-aksi perubahan iklim.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Spanyol Hermono menyatakan dirinya banyak menerima pujian dari delegasi negara lain soal Paviliun Indonesia. 

"Paviliun yang cantik dan luas mencerminkan komitmen Indonesia menanggulangi perubahan iklim dan mencari solusi berdasarkan nilai-nilai komunitas global," katanya.

Paviliun Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK Agus Justianto sejak COP 21 di Paris merupakan salah satu pengejawantahan aksi bersama yang menjadi sarana bagi pemerintah untuk membuktikan pada dunia tentang kolektivitas Indonesia dalam menangani perubahan iklim. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com