Jadi Menteri BUMN, Ini yang Dilakukan Erick Thohir untuk 'Bersih-Bersih'

Menteri BUMN Erick Thohir - Antara
30 November 2019 10:57 WIB Annisa S. Rini, Muhammad Ridwan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir langsung mengambil langkah cepat untuk pembenahan di dalam perusahaan-perusahaan milik negara. hal itu dilakukan demi meningkatkan daya saing, efisiensi, dan mendorong BUMN bersaing di kancah global.

Erick memulai aksi bersih-bersih dari tubuh Kementerian BUMN sendiri. Erick memangkas posisi jabatan deputi dari tujuh  menjadi tiga. Pria yang sebelumnya menjadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf ini juga berencana mengaktifkan kembali posisi inspektur jenderal. Irjen berfungsi dalam pengawasan internal.

Untuk BUMN strategis, Erick memilih sosok yang kompeten mengawasi bisnis perusahaan. Erick menunjuk Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama atau BTP sebagai Komisaris Utama dan Condro Kirono sebagai Komisaris. Condro merupakan Analis Kebijakan Utama Polri sebelum menjadi Komisaris Pertamina.

Keduanya resmi mengisi posisi sebagai petinggi BUMN di sektor minyak dan gas itu pada Senin (25/11/2019) seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina. 

“Komisaris baru ini intinya untuk memperkuat perusahaan dan melakukan pengawasan. Pak Ahok dan Pak Condro juga bagian dari komisaris, sehingga dengan kemampuan beliau, pasti arahnya ke sana [penguatan dan pengawasan],” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga seusai RUPS Pertamina di Kementerian BUMN awal pekan ini.

‘Akhlak yang baik’ adalah syarat mutlak yang ditekankan Erick Thohir untuk para pemimpin perusahaan milik negara, juga anggota timnya di Kementerian BUMN. Integritas tinggi dan komitmen kuat untuk berkontribusi kepada negara melalui BUMN menjadi syarat.

Penekanan Erick ini bermuara salah satunya pada upaya mengangkat kembali citra BUMN yang sempat limbung akibat beberapa petingginya dijaring KPK di masa menteri sebelumnya. Sepanjang tahun ini, setidaknya 5 pejabat BUMN telah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah.

Erick juga mengangkat mantan Komisioner KPK Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Chandra resmi menjabat Komisaris Utama bank spesialis kredit perumahan ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Rabu (27/11/2019).

Bersamaan dengan pengangkatan Chandra, BTN juga sah memiliki Direktur Utama baru, yaitu Pahala N. Mansury, yang sebelumnya mengisi posisi Direktur Keuangan Pertamina. Jabatan yang ditinggalkan Pahala diisi oleh Emma Sri Martini, sebelumnya Direktur Utama Telkom.

Erick sebelumnya menyatakan dia menunjuk Chandra berdasarkan latar belakangnya yang kuat di bidang hukum.

“Kita tahu bahwa di BTN itu ada isu-isu yang kurang baik, yang tentu harus dilihat secara hukum. Apalagi, BTN ini kan ujung tombak dari pembiayaan perumahan rakyat, sehingga kalau nanti ini tidak sehat kan tidak bagus,” ujar Erick.

Kementerian BUMN juga melakukan penggantian pimpinan di 3 perusahaan pelat merah lainnya, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ketiganya ditargetkan selesai pada akhir 2019.  

Khusus Inalum, Erick telah menunjuk Orias Petrus Moedak sebagai pengganti Budi Gunadi Sadikin yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Posisi Komisaris Utama masih kosong setelah Kementerian memutuskan untuk mengganti Fajar Harry Sampurno yang diberi amanah sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero). Jajaran Komisaris Inalum bertambah dengan masuknya Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga.

Langkah penyegaran di perusahaan milik negara ini akan berlanjut hingga tahun depan. “Mungkin sampai tahun depan [pengumumannya]. Kan ada 142 perusahaan, kalau setahun 365 hari dan ada 142 BUMN, maka setiap tiga hari ada yang diganti,” ucapnya.

Erick juga sedang meninjau kembali program Menteri sebelumnya, seperti pembentukan holding dan superholding. Sepertinya tidak semua program pembentukan holding akan terealisasi di bawah kepemimpinan Erick.

Salah satunya, kecil kemungkinan pembentukan holding infrastruktur dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai induk akan dilanjutkan. Erick memilih mencari model bisnis lainnya yang lebih baik untuk mensinergikan BUMN Karya. Kementerian juga sedang mengkaji ulang rencana pembentukan holding asuransi dan perumahan.

Jumlah anak usaha yang dimiliki BUMN tak luput dari perhatian Erick. Tidak semua anak usaha BUMN yang ada saat ini memberikan kontribusi positif, bahkan tidak jelas dasar pendiriannya. Sebagai contoh, Kementerian BUMN melihat terdapat 11 perusahaan air minum yang berada di bawah naungan BUMN.

Ke depan, anak-anak BUMN ini akan dikonsolidasikan. Kementerian BUMN akan melihat perusahaan mana saja yang bisa digabungkan. Jika anak usaha BUMN ada yang merugi,Kementerian akan mengkaji ulang perusahaan tersebut. Bahkan, bisa ditempuh upaya penutupan usaha jika memang dimungkinkan.

Tidak Bisa Seperti Temasek

Mengenai rencana pembentukan holding BUMN, pengamat dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai hal tersebut tidak dapat membuat perusahaan-perusahaan BUMN tersebut menjadi seperti holding milik Singapura, Temasek.

Untuk membawa perusahaan-perusahaan BUMN memiliki daya saing lebih kuat di kancah global, perlu adanya penerapan khusus pada beberapa holding. 

Menurut Toto harus ada holding BUMN yang berorientasi khusus untuk mendapatkan profit, sehingga tidak terbentur peran public service obligation (PSO).

“Saran saya untuk menciptakan BUMN yang memiliki daya saing tinggi dan jadi pemain global, jadi seharusnya kita meniru modelnya Malaysia, yang isinya kumpulan BUMN yang meng-create profit,” jelas Toto.

Toto menilai perampingan yang dilakukan Erick dapat memangkas proses birokrasi di tubuh perusahaan pelat merah. 

Dengan begitu, lanjut Toto, perusahaan-perusahaan BUMN bisa bergerak lebih cepat dalam melakukan aksi korporasi. Dewan direksi perusahaan-perusahaan BUMN tidak lagi harus menunggu persetujuan deputi-deputi BUMN. 

Selain itu, menurut Toto tugas pengawasan perusahaan BUMN kini lebih difokuskan oleh dewan komisaris. Hal itu bisa menjadi lebih efektif dibandingkan dengan birokrasi yang ada sebelumnya.

“Hanya yang lebih mereka lakukan kalau birokrasinya lebih ramping bagaimana melakukan upaya-upaya yang efektif sehingga proses eksekusi, maupun pengawasan, monitoring jalannya lebih bagus,” kata Toto kepada Bisnis, Jumat (29/11/2019).

Mengingat semakin besarnya tugas pokok dewan komisaris, Toto mengutarakan pentingnya menyaring sosok yang mumpuni untuk mengemban tugas itu. 

Toto menambahkan pentingnya uji kelayakan dan kepatutan untuk calon-calon dewan komisaris. Selain itu, agar berjalan efektif, sosok dewan komisaris tidak diperbolehkan merangkap jabatan.

“Kalau dewan komisarisnya kuat, mungkin itu bisa berjalan lebih bagus, tapi sebaliknya kalau kurang kuat itu akan menjadi kurang efektif,” ungkapnya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah menjelaskan BUMN Indonesia memiliki peranan yang berbeda dibandingkan dengan Temasek Holding, Singapura.

Temasek dituntut untuk mencari profit dengan profesional tanpa harus menjalankan misi-misi pemerintah Singapura. Sementara perusahaan BUMN memiliki peranan yang sebaliknya.

“BUMN itu tidak hanya badan pencari profit tapi ada program pemerintah seperti program pembangunan, program pemerataan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (28/11/2019).

Dengan demikian, jika perusahaan-perusahaan BUMN dibawa menjadi Temasek, manfaat BUMN ke masyarakat justru akan berkurang. Dia mengambil contoh program pemerintah dalam pemerataan harga bahan bakar minyak.

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan BUMN tentunya dituntut untuk mencari profit, tetapi di sisi lain dituntut menjalankan misi BBM satu harga.

“Saya kira kalau ingin seperti Singapura malah diprotes,” jelasnya.

Di lain pihak, Managing Director and Head of Equity Capital Market PT Samuel International Harry Su mengatakan bahwa dalam beberapa sektor, kinerja perusahaan-perusahaan BUMN yang tercatat di pasar modal sepanjang tahun ini jauh di luar prediksi.

Menurutnya, hal itu terjadi seiring dengan melemahnya indeks dan kondisi makro dari domestik maupun global. Dengan demikian, kinerja emiten BUMN pada tahun ini juga diproyeksikan bakal melorot dibandingkan dengan tahun lalu.

“Awalnya kami semua prediksi indeks bisa tembus 6.800–7.000, tapi saat ini indeks malah di bawah 6.000, hal itu juga seiring dengan melemahnya kinerja perusahaan-perusahaan di dalamnya,” ujar Harry.

Pada 2020 Harry menilai emiten-emiten BUMN pada sektor konstruksi bakal menarik untuk dicermati. Pasalnya, salah satu fokus Menteri BUMN adalah menyehatkan kembali neraca keuangan emiten BUMN konstruksi.

Selain itu, proyek pembangunan ibu kota negara baru dinilai dapat mengerek kinerja emiten BUMN di sektor konstruksi. Namun, perlu didorong oleh kondisi makroekonomi domestik dan global yang baik.

“Dengan catatan pemasukan pajak negara sesuai target, jadi anggaran untuk pembangunan tidak terjadi pemangkasan,” ungkapnya. 

Sumber : bisnis.com