Advertisement
Izin Tak Kunjung Terbit, FPI: Kita Lagi Dikerjain Pemerintah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Belum terbitnya izin organisasi FPI dikeluhkan ormas tersebut.
Front Pembela Islam (FPI) merasa dipersulit dalam hal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat karena masih dicap bermasalah oleh pemerintah.
Advertisement
Pengacara FPI Sugito Atmo Prawiro mengaku bingung dengan pemerintah kenapa hanya pihaknya yang selalu dipersulit, dia menduga, karena secara politik FPI bukan ormas pendukung pemerintah.
"Ormas-ormas yang lain gak dipermasalahkan, apa karena pilihan dan sikap politik selama ini dijalankan oleh FPI sehingga FPI selalu menjadi hal hal yang seharusnya mudah menjadi sulit," kata Sugito saat dihubungi, Rabu (27/11/2019).
Sugito mengklaim FPI sudah sepakat dan berjanji untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dia juga mengklaim FPI sudah memberikan segala syarat dan ketentuan untuk memperpanjang SKT tersebut.
"Sudah semua, (syarat diberikan) enggak ada, engak ada (yang kurang). Kita lagi dikerjain ini mah," ucapnya.
Sugito menjelaskan sebenarnya bukan suatu kewajiban bagi sebuah ormas untuk memiliki SKT, karena SKT hanya sebagai bentuk kerja sama antara ormas dan pemerintah daerah seperti bantuan finansial ormas.
Dia menyebut jika tak mendapat hal itu FPI tetap berjalan seperti biasa dan tak akan membubarkan diri.
"SKT itu kan itu sikapnya sukarela. SKT itu biasanya untuk terkait dengan kegiatan dengan pemerintah. Jika tidak punya SKT maka tidak ada dari pemerintah yang support atau membantu secara finansial dalam bentuk kerjasama," tutup dia.
Diketahui, FPI hingga kini belum juga berhasil memperpanjang SKT nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 mereka yang sudah kedaluarsa sejak 20 Juni 2019.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD mengatakan proses perpanjangan SKT FPI belum bisa diperpanjang karena masih perlu pendalaman.
Mahfud menyebutkan hal itu akan dikaji lebih dalam oleh Menteri Agama Fachrul Razi.
"Tentu waktunya tidak akan lama sehingga sampai saat ini kita masih sedang mempertimbangkan dan menunggu proses lebih lanjut tentang syarat-syarat penerbitan surat keterangan terdaftar tersebut," kata Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2019) siang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 27 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement