BNPB Terbitkan 8 Langkah Hadapi Musim Hujan 2026/2027
BNPB menerbitkan delapan langkah kesiapsiagaan bagi pemda untuk mengantisipasi banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027.
Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (4/6/2019).- Harian Jogja/Yogi Anugrah
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap banyak pejabat dan institusi pemerintah yang mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia. Mahfud MD mengaku prihatin karena hal tersebut.
"Dalam belasan tahun atau dalam sekian tahun berdirinya Ombudsman ini belum efektif. Banyak aparatur pemerintah yang mendapat rekomendasi itu abai," katanya di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Hal tersebut disampaikan Mahfud saat membuka Seminar Propartif dan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019 yang digelar Ombudsman RI di Hotel JS Luwansa.
Padahal, kata dia, Ombudsman dibentuk oleh negara untuk membantu pemerintah dalam mengoreksi sistem yang korup dan berbelit-belit, serta menghubungkan rakyat dengan pemerintah.
"Ombudsman ini dibentuk oleh negara untuk bantu pemerintah dan bantu rakyat. Bukan memusuhi pemerintah. Ini masih ada orang yang sepelekan Ombudsman," katanya.
Ia mengaku dapat laporan terjadinya banyak pelanggaran administrasi, lemahnya pelayanan publik, hingga vonis yang tidak bisa dieksekusi, dan setelah direkomendasi Ombudsman masih tak jalan juga.
"Pak, ini ada laporan, saya tanya sudah lapor Ombudsman belum? Sudah, ini surat dari Ombudsman kepada menteri, kepada ini, banyak, tetapi ndak jalan juga kami mau apa?" ujarnya.
Oleh sebab itu, Mahfud meminta kepada seluruh aparatur pemerintah supaya memperhatikan rekomendasi Ombudsman merupakan lembaga yang dibentuk negara untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah.
Menurut dia, Ombudsman akan memberikan jalan penyelesaian yang sifatnya bukan peradilan, tapi rekomendasi penyelesaian permasalahan secara objektif.
"Jangan sampai Ombudsman sudah buat dan kirim surat berkali kali, tak ditanggapi. Enggak boleh begitu. Harusnya setiap pejabat berterima kasih pada Ombudsman," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BNPB menerbitkan delapan langkah kesiapsiagaan bagi pemda untuk mengantisipasi banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027.
Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena dan tiga personel dinonaktifkan serta diperiksa Propam Polri terkait penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran.
Kajian Celios memperkirakan kerugian kesehatan akibat karhutla 2026 mencapai Rp224,65 triliun, dengan potensi 41,89 juta orang terdampak ISPA.
Pemprov Jawa Tengah mengumpulkan 31.032,44 liter minyak jelantah dari 60.680 ASN dan pegawai BUMD hingga meraih penghargaan MURI.
BPS mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23%. Cabai rawit, beras, bensin, dan tarif pesawat menjadi penyumbang inflasi.
Polda DIY mencatat kecelakaan turun 23% dibanding pekan sebelumnya selama Ops Patuh Progo 2026, tetapi naik dibanding periode tahun lalu.