Advertisement
Masih Rangkap Jabatan, Maruf Amin Dicurigai Manfaatkan Jabatan Wapres untuk Perkuat MUI

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan Institue) Muhammad Mualimin menuding Maruf Amin manfaatkan jabatan wakil presiden untuk memperbesar organisasinya.
Bahkan sampai kini Ma'ruf Amin belum juga mau turun dari Ketua Umum MUI setelah jadi wapres.
Advertisement
Salah satu yang dikritik Mualimin terkait kebijakan sertifikasi dai yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengancam kebebasan berpendapat dan sarat kepentingan politik.
Mualimin mengatakan bahwa sarat kepentingan politik itu justru lebih tampak ketika melihat kedudukan MUI yang bukan lembaga negara melainkan hanya lembaga swasta. Justru karena itu ia mempertanyakan kewenangan MUI membuat kebijakan sertifikasi dai yang menurutnya malah membatasi kebebasan.
"Selain mengancam perbedaan tafsir dalam agama, sertifikasi dai juga membatasi kebebasan berpendapat. Sejak kapan MUI punya otoritas menilai pendakwah paham Islam atau tidak?" kata Mualimin dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Suara.com, Selasa (26/11/2019).
"MUI kan organisasi swasta. Murid tidak berhak mengisi rapot murid. Jangan mentang-mentang ketua umumnya jadi wapres, MUI seolah berperan seperti badan negara," sambungnya.
Mualimin memahami apabila saat ini pemerintah tengah khawatir akan maraknya penceramah radikal dan juga menebar kebencian. Akan tetapi menurutnya tidak tepat apabila kemudian pemerintah mempersilahkan MUI membuat kebijakan sertifikasi dai dan pendakwah.
Kemudian Mualimin juga mengungkapkan bahwa saat ini ada pemberian cap negatif terhadap ustaz milenial di sosial media. Kata ia, secara sosial, siapa paling otoritatif dalam mengajar agama akhirnya ditentukan selera jamaah, bukan tempat atau media ceramah.
"MUI tak boleh berlagak seperti badan pemerintah dan kalau ada ustaz populer di sosial media, apa salahnya? Di pesantren atau internet, tidak masalah, sebab orang bicara dilihat dari kualitas yang disampaikannya, bukan media komunikasi," tandasnya.
Untuk diketahui, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat menyelenggarakan kegiatan Standardisasi Dai di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Senin (18/11/2019) lalu. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Cholil Nafis menjelaskan standarisasi Da'i bertujuan mengembangkan kompetensi para Dai atau Daiyah.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk wadah pendidikan yang dapat mendidik dan mengembangkan kemampuan para Dai atau Daiyah sehingga dapat merespons perkembangan zaman dan dapat menyelesaikan problematika umat, khususnya dalam konteks keindonesiaan,” kata Cholil seperti dikutip dari laman mui.or.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jelang Libur Waisak, 368.470 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
Advertisement

Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Senin 12 Mei 2024, Berangkat dari dari Stasiun Palur, Jebres dan Solo Balapan
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
- Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
- Kemenkopolkam: Berantas Premanisme Berkedok Ormas Lewat Penindakan Hukum
- Viral Pengamen Rusak Bus Primajasa, 1 Pelaku Diringkus dan 1 Orang Buron
- Sekjen PBB Sambut Positif Gencatan Senjata India-Pakistan
- Ratusan Preman Ditangkap dalam Operasi Serentak di Jawa Tengah
- 2.113 Jemaah Calon Haji Tiba di Madinah
Advertisement