Advertisement
Begini Penjelasan mahfud MD soal Gerakan Separatis di Papua
Menko Polhukam Mahfud MD
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gerakan separatis di Papua bukan merupakan pelanggaran HAM, melainkan kasus penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Usai menerima kunjungan Duta Besar dan Parlemen Selandia Baru di ruangannya, Mahfud menjelaskan bahwa isu Papua selalu dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Dia menyebut kelompok separatis tidak terkait dengan pelanggaran HAM.
Advertisement
Pelanggaran HAM yang dimaksud adalah konflik horizontal yang terjadi di sebagian masyarakat Papua. "Di Papua itu gerakan kerusuhan itu ada dua kelompok, satu separatis. Itu bukan pelanggaran HAM, tapi penegakan hukum," katanya di Kemenko Polhukam, Selasa (19/11/2019).
"Nah yang saya katakan pelanggaran HAM di Papua itu terjadi secara horizontal. Horizontal itu antar kelompok dengan kelompok, di tingkat rakyat sendiri itu tidak bisa ditangkal," terangnya.
Mahfud menjelaskan kepada delegasi negara itu bahwa masalah HAM di Indonesia terbagi atas masa lalu, masa kini dan masa depan. Kasus masa lalu hingga kini diklaim menjadi komoditas politik.
Menurutnya, kasus masa lalu tetap harus diselesaikan. Salah satu caranya adalah penyelesaian secara yudisial. Pasalnya korban, pelaku hingga barang bukti sebutnya sudah tiada.
"Kalau Komnas HAM punya bukti [akan diselesaikan] kan selalu begitu. Jaksa Agung mengembalikan dan Komnas memperbaiki."
"Saya kira Komnas HAM cukup dewasa untuk tahu kalau memang bisa, ayo. Saya yang bawa ke pengadilan," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Sabtu 27 April 2024: Hujan Sedang di Siang Hari
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
