Advertisement
Ini Cara Pemerintah Menguji Kadar Radikalisme CPNS
Warga mencoba menjawab soal saat mengikuti simulasi Computer Assisted Test (CAT) dalam sosialisasi seleksi CPNS 2019 pada hari bebas kendaraan, di Denpasar, Bali, Minggu (3/11/2019). Simulasi tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai seleksi CPNS 2019 menjelang dibukanya pendaftaran pada 11 November 2019 serentak di seluruh wilayah Indonesia. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan menghadapi tes radikalisme. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wiraatmaja mengatakan peserta seleksi CPNS akan diuji dengan materi wawasan kebangsaan untuk mencegah radikalisme menjalar di instansi pemerintah.
"Seleksi soal CPNS ada dua tahap, satu seleksi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Ini di antaranya ada tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan inilah salah satu seleksi yang menurut terkait hal ini [radikalisme]," katanya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Advertisement
Pendalaman wawasan kebangsaan juga akan diperkuat bagi peserta yang lulus seleksi. Menurut Setiawan, sebelum diangkat menjadi PNS secara penuh, mereka akan mendapat pendalaman pemahaman saat Pra Jabatan.
Dia menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah pada seleksi ini adalah upaya mengantisipasi masuknya radikalisme di tubuh PNS. Pun begitu 11 kementerian lembaga telah menandatangani surat keputusan bersama penanganan radikalisme ASN.
Adapun 11 instansi tersebut mulai dari KemenPAN RB, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemendag, Kemendikbud Kemenkumham, Badan Kepegawaian Negara, BNPT, BIN, BPIP dan Komisi ASN. Seluruh instansi ini juga meluncurkan portal aduan bernama aduanasn.id.
"Kembali di dalam UU ASN kan jelas, seorang anggota ASN harus taat pada yang disebutkan, mulai UUD 1945, patuh pada Pancasila, NKRI juga pemerintah, itu bunyinya," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
Advertisement
Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Berita Pilihan
Advertisement
BPBD DIY Catat 62 Kecelakaan Laut, 107 Orang Jadi Korban
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ketum Garda Indonesia Sebut Prabowo Siapkan Perpres Perlindungan Ojol
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
Advertisement
Advertisement
