Fakta-Fakta OTT KPK di BNPB, Duit Bencana Dikorupsi hingga Miliaran Rupiah
KPK mengusut dugaan korupsi dana darurat BNPB, termasuk pengadaan Rp148 miliar, dugaan suap, dan penyitaan barang bukti Rp5,47 miliar.
Kantor The Washington Post./Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA – Gedung Putih akan memerintahkan agen-agen federal untuk berhenti berlangganan New York Times dan Washington Post. Rencana tersebut disampaikan pada Kamis (24/10/2019) setelah kedua media terkemuka tersebut berulang kali mengkritik Presiden AS Donald Trump.
Juru Bicara Gedung Putih Stephanie Grisham mengatakan langkah itu diambil atas alasan penghematan. “Tidak memperbarui langganan di semua lembaga federal akan menjadi penghematan biaya yang signifikan untuk membayar pajak ratusan ribu dolar,” kata Grisham dikutip Reuters, Jumat (25/10/2019).
Hal ini berbeda dengan apa yang baru-baru ini disampaikan Trump. Presiden AS itu sempat menyatakan Gedung Putih berpotensi berhenti berlangganan New York Times dan Washington Post karena dianggap ‘palsu’. Trump kerap menyebut media ‘palsu’ jika terdapat liputan yang tidak menguntungkan dirinya.
Belum diketahui pasti kapan keputusan tersebut mulai berlaku. The Wall Street Journal sempat melaporkan bahwa rencana Gedung Putih tersebut akan mulai berlaku pada Selasa pekan depan.
Trump sering mengecam peliputan atas dirinya dan pemerintahannya. Ia juga sering lebih memilih New York Times dan Washington Post ketimbang media lainnya.
Dalam wawancaranya dengan Fox News Channel, Trump mengatakan bahwa Gedung Putih kemungkinan akan mulai berhenti berlangganan dua media tersebut pada Senin (28/10).
“Kami bahkan tidak menginginkannya di Gedung Putih lagi. Kami mungkin akan mengakhiri itu [New York Times] dan The Washington Post. Mereka palsu,” kata Trump.
Belum jelas berapa jumlah langganan pemerintah AS kepada dua media itu. Sementara itu, The Washington Post menawarkan akses digital gratis bagi pemerintah dengan alamat surel pemerintah yang valid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
KPK mengusut dugaan korupsi dana darurat BNPB, termasuk pengadaan Rp148 miliar, dugaan suap, dan penyitaan barang bukti Rp5,47 miliar.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, persoalan PHK, kualitas pekerjaan, dan penciptaan lapangan kerja formal masih menjadi tantangan.
Sekitar 100 anak di Cirebon diduga keracunan setelah menyantap MBG. BGN menanggung biaya pengobatan dan dapur penyedia dihentikan sementara.
Malaysia membatasi akun media sosial anak di bawah 16 tahun dan menyiapkan denda hingga Rp44,97 miliar bagi platform yang melanggar aturan.
Harga emas Pegadaian 21 Oktober 2026: Antam 1 gram Rp2.603.000, UBS Rp2.534.000, dan Galeri 24 Rp2.510.000. Cek harga buyback.
Realisasi KPR subsidi FLPP mencapai 184.342 unit hingga 19 Oktober 2026. BP Tapera mempercepat pembiayaan demi mengejar target 350.000 unit.