Advertisement
Kabinet Indonesia Maju Diharap Ikut Selesaikan Masalah BPJS Kesehatan
Suasana perkenalan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (tengah) di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (23/10/2019). Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Anshori menjelaskan bahwa orientasi pemerintahan di bawah kepimpinan Joko Widodo–Ma'ruf Amin adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Aspek kesehatan menjadi salah satu kunci pengembangan tersebut.
Menurut Ahmad, jajaran menteri yang dilantik pada hari ini turut memikul tanggung jawab memastikan kualitas kesehatan masyarakat, salah satunya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN–KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Advertisement
Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya baik pemerintah maupun masyarakat saat ini telah memiliki keseimbangan pemahaman mengenai BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, para pembantu presiden tersebut diharapkan dapat bekerja dengan optimal untuk menuntaskan berbagai masalah BPJS Kesehatan.
"Pada dasarnya sudah diperoleh keseimbangan pemahaman horizon tentang apa sih persoalan dalam program JKN. So, the time is come, do act, stop diskusi rapat-rapat, saatnya [berbagai evaluasi] dikerjakan, dieksekusi," ujar Ahmad saat ditemui usai gelaran Media Workshop BPJS Kesehatan di Jogja, Rabu (23/10/2019).
Ahmad pun menjelaskan bahwa JKN merupakan program yang menjadi tanggung jawab beberapa pihak, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, termasuk DJSN. Menurut dia, diperlukan koordinasi antar kementerian yang lebih baik pada periode selanjutnya.
"Ini saatnya untuk berbuat [memperbaiki masalah BPJS Kesehatan]," ujar Ahmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
