Advertisement
Prabowo Masuk Kabinet, AJI: Prabowo Tidak Bersahabat dengan Media
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengangkatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024 mendapat tanggapan dari Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia Abdul Manan.
Manan menilai, sikap anti terhadap media yang selama ini ditunjukkan Prabowo dikhawatirkan akan disalurkan menjadi sebuah kebijakan ketika sudah memiliki otoritas sebagai menteri.
Advertisement
Dia juga mengungkapkan, masuknya Prabowo ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi bukan menjadi angin segar bagi dunia pers. Manan masih mengingat sikap Prabowo yang begitu anti terhadap media saat berkampanye pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sebagai calon presiden.
"Dia kan sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak bersahabat. Dia melarang beberapa media itu tidak mau diwawancarai beberapa media seperti Jakarta Post, Metro TV," ungkap Manan dalam sebuah diskusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta pada Selasa (22/10/2019).
BACA JUGA
"Dia juga mempersoalkan mendorong masyarakat jangan mempercayai media. Karena gara-gara media massa pada waktu itu menulis jumlah yang ikut reuni 212 itu tidak sesuai harapan dia," sambungnya.
Manan menilai apabila sikap Prabowo seperti itu tidak hilang, meskipun telah menjadi Menhan, dikhawatirkan akan mempersempit kebebasan pers. Dia melanjutkan, jika pada proses kampanye Prabowo tidak memiliki kekuatan untuk menggerakan aparat hukum, justru ketika sudah menjadi menteri akan mudah mempersempit ruang gerak media melalui kebijakan.
"Tapi begitu dia jadi menteri, apalagi menteri pertahanan akan berbahaya kalau dia misalnya kemarahannya itu tidak hanya disampaikan dengan lisan tapi disampaikan melalui kebijakan," katanya.
"Meminta aparat penegak hukum misalnya. Bertindak secara represif terhadap media," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa M 4,6 Guncang Agam Sumbar, Dipicu Sesar Aktif
20 Ribu Buruh Gelar Demo KSPI Tuntut Kenaikan UMP Jakarta
Aktivitas Semeru Didominasi Gempa Erupsi, Status Siaga
BMKG: Hujan Ringan Guyur Sebagian Besar Wilayah RI
Advertisement
Waspada Penipuan Siber Berkedok Ucapan Hari Raya dan Hadiah Palsu
Rusia Tegaskan Dukungan Penuh ke China soal Taiwan
Gus Yahya: Persoalan Internal PBNU Sudah Selesai
46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
Pemilih Muda Absen di Pemilu Myanmar Besutan Junta
Advertisement
Crazy Rich China Pilih Pindahkan Jet Pribadi ke Singapura dan Jepang
Kepala AD Malaysia Dinonaktifkan Terkait Dugaan Korupsi
Ribuan Wisatawan Malaysia Manfaatkan Kereta Cepat Whoosh
Toko Alkohol di Riyadh Kini Bisa Diakses Ekspatriat Premium
Pemilu Myanmar Digelar, Pertama Sejak Kudeta Militer 2021
Advertisement
Pemerintah Targetkan 15.000 Rumah Pascabanjir Rampung 3 Bulan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
Advertisement
Berita Populer
- PSIM Jogja Tak Berencana Tambah Striker di Paruh Musim
- 11 IP Lokal Hiasi Kereta KAI Saat Libur Nataru
- Gempa M4,7 Guncang Pasaman, BMKG Pastikan Tak Tsunami
- DK PBB Gelar Sidang Darurat soal Israel Akui Somaliland
- KPI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Tamiang
- Museum Marsinah Jadi Sarana Edukasi Nilai Perjuangan Buruh
- Pelatih Valencia Tewas di Labuan Bajo, Kapal Wisata Tenggelam
Advertisement
Advertisement
