Advertisement
Prabowo Masuk Kabinet, AJI: Prabowo Tidak Bersahabat dengan Media
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pengangkatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024 mendapat tanggapan dari Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia Abdul Manan.
Manan menilai, sikap anti terhadap media yang selama ini ditunjukkan Prabowo dikhawatirkan akan disalurkan menjadi sebuah kebijakan ketika sudah memiliki otoritas sebagai menteri.
Advertisement
Dia juga mengungkapkan, masuknya Prabowo ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi bukan menjadi angin segar bagi dunia pers. Manan masih mengingat sikap Prabowo yang begitu anti terhadap media saat berkampanye pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sebagai calon presiden.
"Dia kan sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak bersahabat. Dia melarang beberapa media itu tidak mau diwawancarai beberapa media seperti Jakarta Post, Metro TV," ungkap Manan dalam sebuah diskusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta pada Selasa (22/10/2019).
BACA JUGA
"Dia juga mempersoalkan mendorong masyarakat jangan mempercayai media. Karena gara-gara media massa pada waktu itu menulis jumlah yang ikut reuni 212 itu tidak sesuai harapan dia," sambungnya.
Manan menilai apabila sikap Prabowo seperti itu tidak hilang, meskipun telah menjadi Menhan, dikhawatirkan akan mempersempit kebebasan pers. Dia melanjutkan, jika pada proses kampanye Prabowo tidak memiliki kekuatan untuk menggerakan aparat hukum, justru ketika sudah menjadi menteri akan mudah mempersempit ruang gerak media melalui kebijakan.
"Tapi begitu dia jadi menteri, apalagi menteri pertahanan akan berbahaya kalau dia misalnya kemarahannya itu tidak hanya disampaikan dengan lisan tapi disampaikan melalui kebijakan," katanya.
"Meminta aparat penegak hukum misalnya. Bertindak secara represif terhadap media," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sidang Isbat Ramadan 2026 Digelar 17 Februari, Ini Tahapannya
Kapolres Bima Nonaktif Terjerat Narkoba, Ini Fakta Polri
Mulai Besok! China Bebaskan Visa untuk Warga Inggris dan Kanada
Mudik Imlek China Pecahkan Rekor 9,5 Miliar Perjalanan
Advertisement
Mengenal Tradisi Chunyun, Arus Mudik Raksasa di Tiongkok
Hubungan Myanmar-Timor Leste Memanas, Diplomat Diusir dari Yangon
Keluarga Korban Air India Diminta Lepas Hak Gugat
Marco Rubio: Donald Trump Pilih Negosiasi dengan Iran
Kendaraan di Jalan Layang MBZ Naik 46,77 Persen Jelang Imlek
Advertisement
Tiga Anggota Pemberontak Ngalum Kupel Papua Kembali ke NKRI
Dana Desa 2026 Dikunci 58 Persen untuk KDMP, Ini Dampaknya
Garuda Utuh di Asrama Haji Aceh, Simbol Hormat Prabowo
Hamas: Israel Lakukan Penyiksaan Brutal Tahanan Palestina
Aktivitas Gunung Semeru Masih Tinggi, APG Capai 6 Km
Advertisement
Swasembada Energi Digenjot, Bahlil Siapkan 110 Blok Migas
Berita Pilihan
Advertisement
Antisipasi Padusan, SAR Siapkan 100 Personel di Pantai Parangtritis
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PDIP Respons Wacana Koalisi Permanen Partai Golkar
- BPJS PBI Dinonaktifkan, Pemkab Gunungkidul Buka Reaktivasi Terbatas
- KSDA Pastikan Jejak di Perkebunan Lampung Timur Milik Harimau
- BGN: Ribuan Dapur MBG Dorong Jutaan Lapangan Kerja Baru
- 33,2 Juta KPM Terima Beras dan Minyak Goreng dari Pemerintah
- Ramai Kritik PKL Takjil Ramadan, Pemkot Solo: Hanya yang Komunal
- Marak di Medsos, OJK Larang Praktik Jual Beli Rekening Bank, Beresiko
Advertisement
Advertisement
