Tolak Prabowo Masuk Istana, Aktivis 98 Gelar Aksi Tutup Mulut
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Aktivis 98 menggelar aksi tutup mulut menolak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra masuk ke dalam Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.
Koordinator Aksi Aznil Tan berpandangan bahwa kehadiran Prabowo Subianto dan Partai Gerindra ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia.
Advertisement
Menurut Koordinator Nasional Relawan Jokowi Poros Benhil tersebut tidak akan ada lagi penyeimbang Pemerintahan dan semuanya akan satu suara ketika mengambil suatu kebijakan untuk masyarakat.
"Memang benar, hari ini Kami dari aktivis 98 ada 5-10 orang akan menggelar aksi tutup mulut untuk menolak Prabowo Subianto atau Partai Gerindra masuk ke Pemerintahan. Mereka itu harus jadi penyeimbang demokrasi," tutur Aznil kepada Bisnis, Selasa (22/10/2019).
Selain itu, Aznil menuding Prabowo Subianto terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Air. Namun, hingga kini penegak hukum masih belum menetapkan status hukum bagi Prabowo Subianto terkait kasus pelanggaran HAM berat tersebut.
"Beliau ini kan terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Harusnya dikenakan status hukum dulu, biar gak terjadi gonjang-ganjing di kemudian hari," kata Aznil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Pilkada 2024, KPU Kulonprogo Tetapkan 775 Daftar Pemilih Tambahan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Momen Pilkada Sleman 2024, Harda Tulus Mengabdi dan Ingin Ikhlas Melayani
- 687 Warga Negara Asing Terjaring Operasi Jagratara, Pelanggaran Izin Tinggal Mendominasi
- Warga Palestina Sambut Baik Surat Mahkamah Pidana Internasional untuk Menangkap Netanyahu
- Yusril Sebut Pemulangan DPO kasus Judi Online dari Filipina Gunakan Perjanjian MLA
- Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Advertisement
Advertisement