Peluang Perry Warjiyo Diperiksa KPK Bergantung Hasil Penyidikan
KPK menyebut peluang pemanggilan Perry Warjiyo dalam kasus CSR BI dan OJK bergantung pada kebutuhan penyidik dalam mengungkap perkara.
Mantan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita/ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk mengurusi sektor industri dalam kabinet baru pemerintah 2019-2024.
"Beliau memberikan tugas kepada saya berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia yang unggul di segala bidang, pentingnya kita melakukan transformasi manufaktur, serta mengingatkan pentingnya bisa menciptakan kondisi di mana industri kecil bisa jadi supply chain di industri," kata Agus Gumiwang seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Meski begitu, Agus tidak menjelaskan secara eksplisit apakah ia benar-benar akan menjabat sebagai menteri perindustrian. "[Nama pos menteri] itu menunggu pengumuman dari Bapak Presiden, saya belum tahu posisinya apa," tambah Agus.
Agus juga mengatakan tidak tahu siapa lagi kader Partai Golkar yang akan dipanggil sebagai kandidat menteri. "Belum tahu siapa lagi [dari Golkar] nanti Pak Presiden yang panggil, saya yakin sudah ada sudah pembicaraan dengan Pak Airlangga," ungkap Agus.
Namun, Agus mengaku siap membantu dalam kabinet periode lima tahun mendatang. "Profil kabinet itu sendiri termasuk figur-figur yang siap membantu Bapak Presiden," ucap Agus menambahkan.
Hingga saat ini sudah ada tujuh orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan yaitu mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendatangi istana kepresidenan, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Juliari Batubara, mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Pada Senin (21/10/2019), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.
Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama. Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.
Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton. Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menyebut peluang pemanggilan Perry Warjiyo dalam kasus CSR BI dan OJK bergantung pada kebutuhan penyidik dalam mengungkap perkara.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.
Menteri PKP Maruarar Sirait optimistis target penyaluran 350.000 rumah subsidi FLPP pada 2026 tercapai. Realisasi hingga Juli telah melampaui 111.000 unit.
Mahasiswa KKN-PPM UGM menggandeng BRI BO Wates mengedukasi warga Giripeni, Kulonprogo, agar memanfaatkan KUR dan KPP serta menghindari pinjol ilegal.