KPK Usul Negara Biayai APK Pemilu untuk Tekan Korupsi
KPK mengusulkan pemerintah membiayai alat peraga kampanye peserta pemilu untuk menekan biaya politik dan mencegah tindak pidana korupsi.
Mantan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita/ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk mengurusi sektor industri dalam kabinet baru pemerintah 2019-2024.
"Beliau memberikan tugas kepada saya berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia yang unggul di segala bidang, pentingnya kita melakukan transformasi manufaktur, serta mengingatkan pentingnya bisa menciptakan kondisi di mana industri kecil bisa jadi supply chain di industri," kata Agus Gumiwang seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Meski begitu, Agus tidak menjelaskan secara eksplisit apakah ia benar-benar akan menjabat sebagai menteri perindustrian. "[Nama pos menteri] itu menunggu pengumuman dari Bapak Presiden, saya belum tahu posisinya apa," tambah Agus.
Agus juga mengatakan tidak tahu siapa lagi kader Partai Golkar yang akan dipanggil sebagai kandidat menteri. "Belum tahu siapa lagi [dari Golkar] nanti Pak Presiden yang panggil, saya yakin sudah ada sudah pembicaraan dengan Pak Airlangga," ungkap Agus.
Namun, Agus mengaku siap membantu dalam kabinet periode lima tahun mendatang. "Profil kabinet itu sendiri termasuk figur-figur yang siap membantu Bapak Presiden," ucap Agus menambahkan.
Hingga saat ini sudah ada tujuh orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan yaitu mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendatangi istana kepresidenan, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Juliari Batubara, mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Pada Senin (21/10/2019), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.
Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama. Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.
Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton. Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mengusulkan pemerintah membiayai alat peraga kampanye peserta pemilu untuk menekan biaya politik dan mencegah tindak pidana korupsi.
Khofifah Indar Parawansa meminta penguatan distribusi beras SPHP, Minyakita, dan LPG 3 kilogram untuk mendukung operasional KDKMP di Jawa Timur.
Disdik Kota Semarang mengevaluasi penyebab sejumlah SD negeri kekurangan murid meski lulusan PAUD mencapai lebih dari 22 ribu anak pada 2026.
Realisasi PBB-P2 Kulonprogo mencapai Rp29 miliar atau 71,29 persen. Lima kalurahan berhasil melunasi pajak hingga 100 persen pada semester I 2026.
Pelaku industri kosmetik meminta wajib halal Oktober 2026 ditunda satu tahun karena kesiapan UMKM dan sertifikasi bahan baku impor masih menjadi tantangan.
Karantina Ketapang menggagalkan pengiriman sekitar 200 burung liar tanpa dokumen karantina dari Bali menuju Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.