Advertisement
Prabowo Masuk Kabinet, PA 212 Bakal Ambil Sikap
Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto berpelukan usai memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). - Suara.com/Arief Hermawan P
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Prabowo Subianto yang menyanggupi tawaran Menteri Bidang Pertahanan dari Presiden Joko Widodo mendapat sorotan dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 sebagai salah satu kelompok yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden dalam Pilpres 2019.
Terkait itu, PA 212 akan mengambil sikap. Meski demikian mereka mengaku masih menunggu kepastian Prabowo hingga nantinya benar dilantik menjadi Menhan.
Advertisement
“Tunggu kepastian saja nanti ya,” ujar Ketua PA 212 Slamet Maarif dihubungi Suara.com, Senin (21/10/2019).
Diketahui, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan RI. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana Merdeka, sore tadi.
"Saya sudah sampaikan keputusan kami, dari Partai Gerindra, apabila diminta, kami siap membantu. Hari ini resmi diminta, kami sanggupi membantu. Saya, beliau izinkan, menyampaikan saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelumnya, PA 212 menegaskan bahwa mereka masih menolak terpilihnya Jokowi-Maruf sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.
Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, pilihan untuk tidak menerima kekuasaan Jokowi itu didasari dengan keputusan atau hasil dari Ijtimak Ulama IV.
“PA 212 berpegang pada hasil Ijtima ulama 4 salah satu point utamanya, menolak kekuasaan yang dihasilkan dari kecurangan dan kedzolimam serta menjaga jarak dengan kekuasaan tersebut,” kata Slamet.
Terkait keputusan tersebut, Slamet berujar bahwa PA 212 tetap akan menjadi gerakan moral untuk melawan ketidakadilan dan kedzaliman terhadap kekuasaan siapapun.
Ia juga menegaskan bahwa PA 212 enggan melalukan rekonsiliasi terhadap kelompok yang ia sebut sebagai pengkriminalisasi ulama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
