Prabowo Masuk Kabinet, PA 212 Bakal Ambil Sikap

Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto berpelukan usai memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). - Suara.com/Arief Hermawan P
22 Oktober 2019 01:37 WIB News Editor News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Prabowo Subianto yang menyanggupi tawaran Menteri Bidang Pertahanan dari Presiden Joko Widodo mendapat sorotan dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 sebagai salah satu kelompok yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden dalam Pilpres 2019.

Terkait itu, PA 212 akan mengambil sikap. Meski demikian mereka mengaku masih menunggu kepastian Prabowo hingga nantinya benar dilantik menjadi Menhan.

“Tunggu kepastian saja nanti ya,” ujar Ketua PA 212 Slamet Maarif dihubungi Suara.com, Senin (21/10/2019).

Diketahui, Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan RI. Hal itu disampaikan Prabowo setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana Merdeka, sore tadi.

"Saya sudah sampaikan keputusan kami, dari Partai Gerindra, apabila diminta, kami siap membantu. Hari ini resmi diminta, kami sanggupi membantu. Saya, beliau izinkan, menyampaikan saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sebelumnya, PA 212 menegaskan bahwa mereka masih menolak terpilihnya Jokowi-Maruf sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, pilihan untuk tidak menerima kekuasaan Jokowi itu didasari dengan keputusan atau hasil dari Ijtimak Ulama IV.

“PA 212 berpegang pada hasil Ijtima ulama 4 salah satu point utamanya, menolak kekuasaan yang dihasilkan dari kecurangan dan kedzolimam serta menjaga jarak dengan kekuasaan tersebut,” kata Slamet.

Terkait keputusan tersebut, Slamet berujar bahwa PA 212 tetap akan menjadi gerakan moral untuk melawan ketidakadilan dan kedzaliman terhadap kekuasaan siapapun.

Ia juga menegaskan bahwa PA 212 enggan melalukan rekonsiliasi terhadap kelompok yang ia sebut sebagai pengkriminalisasi ulama.

Sumber : suara.com