Terjadi Kericuhan di Penajam Paser Utara, DPR Tegaskan Tak Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara 

Harianjogja.com, JAKARTA--Keicuhan terjadi di Pejaman Paser Utara. Anggota DPR asal daerah pemilihan Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian meminta publik tidak menggeneralisir sebagai kasus SARA. Apalagi, lanjutnya, dihubungkan dengan wacana pemindahan Ibu Kota Negara. 

Hetifah  juga menegaskan insiden di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, pada Rabu lalu seharusnya tidak terjadi.

"Saya berharap kasus ini tidak dibesar-besarkan apalagi mengaitkannya ke SARA dan ketidaksiapan sosial di Kaltim, karena ini murni tindakan kriminal,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Menurut Hetifah PPU harus bangkit untuk menyongsong persiapan pembangunan Ibu Kota Negara.

Hetifah menegaskan kericuhan itu murni disebabkan tindakan pidana kasus dugaan penganiayaan. Karena itu, ujarnya, hal tersebut sama sekali tidak mewakili suku atau kelompok apa pun.

"Jadi sangat disayangkan kalau emosi suku dan kelompok menjadi muncul untuk kasus-kasus seperti ini," kata Hetifah.

Politisi Partai Golkar itu pun meminta masyarakat tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak keamanan.

"Saya mengimbau agar semua bisa rasional dan menyerahkan ke aparat penegak hukum setiap ada konflik, kejahatan atau kriminal," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan terjadi kericuhan di pelabuhan penyeberangan Penajam Paser Utara. Peristiwa itu bermula dari kasus penganiayaan.

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Ade Yaya Suryana mengatakan awalnya ada peristiwa penganiayaan pada pekan lalu yang menyebabkan dua orang menjadi korban.

Polisi sudah memproses hukum pelaku penganiayaan dan menetapkan tiga tersangka, tetapi kelompok dari sisi korban mencari-cari pelaku penganiayaan itu di pelabuhan hingga terjadi kericuhan.

Sayangnya sejumlah pihak mulai mengaitkan kerusuhan itu dengan kondisi sosial calon Ibu Kota Negara (IKN) yang kebetulan berada di Kabupaten yang sama yakni Penajam Paser Utara.

Sumber : Bisnis.com