Advertisement
PDIP Serahkan Penyusunan Komposisi Kabinet ke Jokowi
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai menjenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). - Suara.com/Arya Manggala]
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Joko Widodo sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif menentukan siapa saja yang akan menjadi pembantunya di pemerintahan.
"Lalu mengenai pertimbangan partai mana saja yang akan dilibatkan Presiden dalam komposisi kabinet yang akan datang, Jokowi yang memiliki pertimbangan. Pertimbangannya seperti apa, Jokowi yang paling tahu," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin(14/10/2019).
Advertisement
Dia mengatakan PDIP mempersilakan apapun keputusan Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) karena wewenang prerogatif presiden.
Hal itu, menurut dia, ketika pemerintahan Jokowi melakukan agenda besar, misalnya, pemantapan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sehingga perlu melibatkan partai besar untuk ikut dalam pemerintahan.
"Ketika Jokowi mempertimbangkan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai 'living' ideologi yang bekerja di masyarakat kita, saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu," ujarnya.
Namun, dia menegaskan bahwa sikap PDIP tidak dalam posisi mendorong atau menolak sebuah parpol, karena hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
Selain itu, Basarah enggan mengomentari apakah sikap politik PDIP yang mempersilakan Gerindra masuk KIK akan berubah terkait sikap Gerindra yang menginginkan perubahan menyeluruh UUD 1945.
Sikap Gerindra itu berseberangan dengan PDIP yang hanya menginginkan amendemen terbatas UUD 1945. "Politik ini dinamis, kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara serta merta terhadap pernyataan politik atau sikap politik yang baru diekspresikan oleh tokoh-tokoh politik atau pimpinan-pimpinan nasional," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Temui Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama Bahas Haji 2025
Dikawal 4 Jet Tempur PEA, Pesawat Presiden Prabowo Mendarat di Abu Dhabi
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Advertisement
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Lewat Film, KPU DIY Ajak Masyarakat untuk Tidak Golput di Pilada 2024
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
- Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
- Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
- Vonis terhadap Presiden Terpilih AS Donald Trump dalam Kasus Uang Tutup Mulut Kembali Ditunda
- Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Advertisement
Advertisement
