Advertisement
Demokrasi di Periode Kedua Jokowi Diprediksi Memburuk
Presiden Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperkirakan kualitas demokrasi Indonesia akan menurun pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan prediksi tersebut terlihat dari kinerja penegak hukum di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
"Misalnya beberapa waktu lalu aktivis Dhandy Laksono ditangkap polisi terkait twit-nya soal Papua, meninggalnya korban rusuh demo di depan DPR Akbar Alamsyah, hingga penangkapan musisi Ananda Badudu," ucap Isnur di sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Ketiga hal itu menunjukkan penegakkan hukum di era pertama Jokowi belum memberikan perlindungan hak korban. Justru, menurut Isnur, kepolisian dan kejaksaan tidak menjaga kebebasan masyarakat.
“Kesimpulan kami, kepolisian dan kejaksaan belum jadi lembaga yang menegakkan hukum secara berkeadilan dan melindungi hak korban. Sebaliknya, dalam tuntutan, dua lembaga ini jadi aktor yang melakukan kriminalisasi terhadap hak kebebasan dan impunitas terhadap pelanggaran HAM.”
Kepolisian dan kejaksaan di era pertama Jokowi juga kerap menjadi aktor diskriminasi kaum minoritas. Jika tidak ada langkah perubahan yang diambil Jokowi pada era pemerintah berikutnya, implementasi demokrasi di Indonesia diprediksi terus menurun.
“Kalau enggak ada perubahan secara kelembagaan ke depan, maka penegakan HAM hukum di Indonesia akan semakin banyak melangar HAM, semakin banyak kejadian yang ujungnya demokrasi di Indonesia terus turun dan makin kelam,” ucap Isnur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pesta Retail 2026 di Prambanan Tegaskan Peran UMKM dan Toko Kelontong
Daftar 36 Ruas Tol yang Batasi Truk Saat Mudik Lebaran 2026
Nama Adies Kadir Disorot dalam Uji Materi, Ini Penjelasan MKMK
Mudik Lebaran 2026, Korlantas Siapkan Rekayasa Adaptif
Advertisement
IPI Desak Jaminan Keamanan Penerbangan Papua
Bus Transjakarta Lindas Pejalan Kaki di Jaksel hingga Tewas
Prabowo Bentuk Pansel OJK 2026, Ini Daftar Lengkapnya
Kecelakaan Bus Jakarta-Malang Tol Ngawi-Solo, 1 Tewas dan 32 Luka
APBN untuk Utang Whoosh Rp1,2 Triliun, Menkeu Belum Tahu
Advertisement
Polisi Telusuri Jalur Tikus Kasus Gajah Mati Ukui
101 Jenazah Korban Longsor Pasirlangu Cisarua Dievakuasi
Banyak Jaksa Nakal Kuasai Aset Sitaan, Ini Teguran Burhanuddin
KPAI Kecam Guru Suruh 22 Siswa SD Buka Pakaian di Jember
BPK Dorong Penguatan Basarnas Hadapi Megathrust
Advertisement
Israel Resmi Gabung Board of Peace Bentukan Trump
Berita Pilihan
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
Advertisement
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Investasi YIA Kulonprogo Digenjot, Kadin-Pemkab Solid
- Alibaba & ByteDance Tantang Google Nano Banana
- DPUPKP Sleman Siapkan Sistem Jasa Tukang untuk Pendatang
- Gempa dan Hidrometeorologi Masih Mengancam, Bantul Siaga
- KSP Nasari Dorong Kemandirian Koperasi Desa/Kelurahan
- Jadwal KA Bandara YIA 12 Februari 2026 Lengkap
- Daihatsu Bertahan di Posisi 2, Gran Max Pick Up Jadi Andalan
Advertisement
Advertisement
