Advertisement
Targetkan Rp1 Miliar, DPD RI Hanya Berhasil Kumpulkan Dana Rp850 Juta untuk Pengungsi Wamena
Foto ilustrasi: Pengungsi dari Wamena, Papua. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, PADANG- Korban kerusuhan di Wamena, Jayawijaya Papua mendapatkan simpati dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Wakil rakyat ini memberikan bantuan untuk perantau Sumatera Barat yang menjadi korban kerusuhan di Wamena, Jayawijaya sebesar Rp850 juta, yang diserahkan secara simbolis oleh Leonardi Harmaini Dt Bandaro Basa kepada Gubernur Irwan Prayitno.
Advertisement
"Bantuan ini dari dana Task Force DPD RI periode 2014-2019. Kami berharap bisa dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah," kata anggota DPD RI Leonardi Harmaini Dt Bandaro di Padang, Minggu (13/10/2019).
Leonardi didampingi anggota DPD RI periode 2014-2019 lainnya yang kembali terpilih di periode selanjutnya (2019-2024), Emma Yohana serta Muslim M Yatim.
Dana bantuan itu awalnya diusulkan sebesar Rp1 miliar untuk korban peristiwa Wamena di Sumbar dan Rp500 juta untuk korban gempa di Maluku, kata mantan Ketua DPRD Sumatra Barat itu.
Namun karena saldo di rekening ternyata tidak mencukupi maka nilai bantuan tersebut disesuaikan yaitu Rp850 juta untuk Sumbar dan Rp400 juta untuk Maluku.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi bantuan yang diberikan itu karena benar-benar sangat dibutuhkan oleh mereka yang terkena musibah.
Bantuan itu akan langsung ditransfer ke rekening Sumbar Peduli Sesama agar bisa disalurkan secara transparan pada korban.
Rencananya kata dia, bantuan yang terkumpul akan dibagi habis bagi perantau Sumbar yang tetap bertahan di Wamena, sebagai modal usaha.
Ia menyebut kondisi perantau yang bertahan di Wamena cukup baik. Pemprov Sumbar terus berkoordinasi dengan Ikatan Keluarga Minang (IKM) di sana serta Pemprov Papua terkait keamanan perantau.
Ia berharap kondisi di Bumi Cenderawasih bisa cepat pulih dan kondusif sehingga masyarakat termasuk perantau dari Sumbar bisa kembali beraktivitas seperti biasa.
Data sementara ini jumlah perantau Minang yang eksodus dari Papua dan pulang ke Padang mencapai 705 orang, sementara yang bertahan di Wamena sekitar 200-an orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
