Advertisement
Demokrat Minta Presiden Dengarkan Tuntutan Masyarakat
Ekspresi sejumlah angggota DPR saat menyerahkan pandangan tertulis fraksi terkait Revisi UU KPK pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). - ANTARA FOTO / Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk mendengarkan tuntutan masyarakat yang memprotes sejumlah RUU kontroversial mengingat telah jatuh korban jiwa mahasiswa.
Anggota DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai Presiden Jokowi harus turun tangan menghentikan cara-cara represif aparat kala menghadapi demonstran yang memperjuangkan aspirasinya. Selain itu, tambah dia, Kepala Negara mesti menyelesaikan akar masalah unjuk rasa mahasiswa yakni keberadaan RUU yang tidak adil dan tidak aspiratif.
Advertisement
"Sudah benar tentunya menunda seluruh RUU yang tidak adil. Selanjutnya bersama DPR periode yang baru segera perbaiki dan cabut pasal-pasal yang tidak adil bagi rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya Sabtu (28/9/2019).
Sebagaimana diketahui, dua mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, tewas dalam aksi unjuk rasa di DPRD Sulawesi Tenggara, beberapa hari lalu. Saat ini, Mabes Polri masih menginvestigasi penyebab hilangnya dua nyawa demonstran tersebut.
BACA JUGA
Didi mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku dan dalang di balik tewasnya dua mahasiswa. Semestinya, kata dia, mahasiswa sebagai rakyat sipil tidak boleh menjadi korban kesewenang-wenangan aparat bersenjata.
"Senjata tidak boleh digunakan untuk membunuh rakyat sendiri. Apalagi, saat berdemo untuk memperjuangkan aspirasi atas terbitnya beberapa RUU yang dianggap tidak adil," ujarnya.
Didi menambahkan bahwa dua korban jiwa sudah terlalu banyak. Dengan eskalasi aksi massa yang terus meningkat, bukan mustahil terjadi bola liar yang dapat menimbulkan korban-korban baru bila Presiden tidak bertindak cepat.
"Jangan ada lagi anak bangsa yang harus mati sia-sia lagi," ucap Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Malaysia Gelar Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja
Penembakan Massal di Afrika Selatan, 10 Orang Tewas
Viral! Perusahaan China Hadiahkan 18 Apartemen Gratis untuk Karyawan
Tujuh Gajah Tewas di India, Kereta Ekspres Anjlok
Advertisement
Singapura Berlakukan Hukuman Cambuk Wajib bagi Penipu
FBI Ungkap Penipuan AI Deepfake Berkedok Penculikan
Anak Muda China Viral Pelihara Jamur dari Teh Kemasan
BNPB: Banjir Bandang Guci Tegal Belum Ada Korban Jiwa
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Capai 1,2 Kilometer
Advertisement
Ombudsman Kalsel Tangani 298 Laporan Infrastruktur Sepanjang 2025
LIMA 2025 Basketball Gandeng Nestle MILO, Jangkau 1.400 Atlet
GP Ansor Apresiasi Prabowo Bangun Kampung Haji di Makkah
Banjir Bandang Terjang Guci Tegal, Pancuran Rusak
Arus Tol Cipali Arah Cirebon Naik Tajam di H-5 Natal
Advertisement
Jimly: Perhatian Publik ke Reformasi Polri Sangat Besar
Berita Pilihan
- Badan Geologi Pantau Ketat 127 Gunung Api Aktif di Indonesia
- Libur Nataru, KLH Prediksi Sampah Nasional Naik 59 Ribu Ton
- Lebih dari 4 Juta Senjata Beredar, Australia Luncurkan Buyback Nasion
- KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
- Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
Advertisement
SMAN 1 Tanjungsari Juara Liga Pelajar Gunungkidul 2025
Advertisement
Sate Klathak Mbah Sukarjo Hadirkan Kuliner Khas di Pusat Kota
Advertisement
Berita Populer
- Arus Nataru Padat, Kendaraan Diprediksi Keluar Pintu Tol Prambanan
- Pasar Wiguna Kaping C Tutup 2025 dengan Wana Kelana Anak
- Ratusan Personel Amankan Laga Arema FC Vs Madura United
- Forum Anak Wirama Kampanyekan Pagar Diri Cegah Pergaulan Berisiko
- Gagal di SEA Games, Cahya Supriadi Fokus Bangkit Bersama PSIM Jogja
- Mediasi, Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Sepakati Perceraian
- Kejari Sleman Dalami Peran Pihak Lain di Kasus Dana Hibah Pariwisata
Advertisement
Advertisement
