Advertisement
Unjuk Rasa Mahasiswa di DPR Dinilai Salah Alamat, Mestinya di Istana

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa mahasiswa berlangsung di depan Gedung DPR RI pada Selasa (24/9/2019). Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai aksi demo mahasiswa ke DPR salah alamat.
"Gelombang protes dan tekanan politik semestinya ditujukan ke istana bukan ke gedung parlemen, karena sejatinya akar masalah ada di istana," katanya.
Advertisement
Menurutnya, isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi salah satu titik krusial justru luput dari perhatian mahasiswa. Padahal, bola panas justru sekarang berada di tangan presiden bukan lagi di DPR, katnya.
"Begitu juga seluruh RUU yang sedang dibahas dan ditetapkan di DPR adalah produk RUU inisiatif presiden, hanya RUU KPK saja yang menjadi inisitif DPR sehingga gelombang protes yang ditujukan mahasiswa kepada DPR sesungguhnya salah alamat," kata Pangi, Rabu (25/9/2019).
Menurutnya, seluruh RUU inisiatif pemerintah bisa ditunda hanya atas perintah presiden, begitu juga UU KPK yang baru saja ditetapkan DPR bisa dengan mudah dibatalkan oleh presiden dengan mengeluarkan semacam perpu. Alasannya, presiden punya hak veto sehingga apapun bisa dilakukan presiden.
Gelombang protes mahasiswa di berbagai daerah terkait RUU yang menuai kontroversi membuat pemerintah akhirnya mengambil jalan tengah untuk menunda penetapannya.
RUU itu adalah RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU ketenagakerjaan.
Namun, salah satu RUU yang paling banyak penolakan dan kontroversi justru telah lebih dulu disahkan menjadi undang-undang, RUU perubahan atas Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah diketok palu dan tinggal menunggu tanda tangan presiden.
Jadi, kata Pangi, sekarang sesungguhnya kunci persoalan itu ada di tangan presiden, sehingga sangat tidak relevan lagi menekan DPR untuik memadamkan api karena pemadam kebakarannya ada di Istana.
Menurut Pangi, tananan kenegaraan Indonesia memang unik karena menggunakan sistem presidential yang berbeda dengan negara lain. Indonesia memiliki ciri utama keterlibatan presiden dalam proses pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR
"Sistem presidensial kita memang unik, produk legislasi masih didominasi oleh eksekutif. Mungkin ini jalan tengah guna mencegah deadlock antara legislatif dan eksekutif sehingga ada kompromi, salah satunya eksekutif (pemerintah) membuat undang undang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement