Advertisement
Perluasan Pasal Zina di RKUHP Didukung MUI
Ilustrasi hakim - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah mendukung adanya perluasan pasal perzinahan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Ikhsan Abdullah menilai Indonesia harus pintar mengodifikasi KUHP karena kultur Indonesia sangat banyak, yaitu perbedaan agama dan adat dirangkum dalam kodifikasi tersebut.
Advertisement
"Beberapa pasal seperti perzinahan terjadi perluasan, yang menjadi nilai baru yang sesuai dengan kultur Indonesia," kata Ikhsan dalam diskusi bertajuk "Mengapa RKUHP Ditunda?" di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).
Ikhsan Abdullah menjelaskan bahwa rezim perzinahan dalam KUHP warisan kolonial Belanda disebutkan definisi perzinahan adalah melakukan hubungan badan antara seorang yang sudah bersuami/beristri dengan orang lain yang bukan istri/suami yang terikat dalam perkawinan.
BACA JUGA
Menurut dia, dalam RKUHP definisi perzinahan diperluas bahwa perzinahan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan.
"Ketika laki-laki dan perempuan belum menikah, lalu bersetubuh, itu masuk perzinahan. Kumpul kebo masuk di dalamnya," ujarnya.
Ikhsan menilai masyarakat harus melihat RKUHP secara komprehensif dan integral sehingga tidak salah mengartikan sebuah pasal. Ia mencontohkan pasal terkait polemik terkait dengan perempuan yang keluar malam akan dipidana, padahal dalam Buku 1 RKUHP dijelaskan bahwa perempuan tidak dipidana ketika sedang bekerja.
"Misalnya, seorang perempuan artis yang kerjanya pagi hingga malam, ya, dia tidak bisa dipidana karena sedang bekerja," katanya.
Ikhsan Abdullah menilai masyarakat perlu dituntun dalam memahami RKUHP sehingga semua pihak jangan "mengipasi" yang menyebabkan polemiknya makin kencang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Serangan Israel di Beit Jinn Tewaskan 10 Warga Suriah, Turki Mengecam
TNI AU Drop Logistik ke Daerah Terisolasi di Sibolga
Jumlah Korban Bencana Agam Bertambah: 86 Tewas dan 88 Hilang
Korban WNI Saat Kebakaran di Hong Kong Bertambah Jadi 7 Orang
Advertisement
Kerugian Bencana di Padang Pariaman Capai Rp268,5 Miliar
Banjir Bandang Rendam Ratusan Hektare Lahan di Solok Sumbar
Pengamat: Pencekalan oleh Kejagung untuk Efektifkan Penyidikan Pajak
Satgas Nataru Cepat Aktif, Pertamina Dinilai Lebih Sigap
Bencana Sumbar: 23 Warga Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
Advertisement
Prabowo Hadiri Puncak HGN 2025 di Indonesia Arena
Tol Semarang-Demak Dibidik Beroperasi April 2027
Pemerintah Gencarkan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Banjir Sumatra
KPK Panggil Rudy Tanoe sebagai Saksi Kasus Bansos Beras
Ribuan Warga Aceh Barat Mengungsi Akibat Banjir Besar
Advertisement
Ibu Alvaro Kiano Dipulangkan dari Malaysia untuk Tes DNA
Berita Pilihan
- Korban WNI Saat Kebakaran di Hong Kong Bertambah Jadi 7 Orang
- Bencana Sumbar: 23 Warga Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
- Pemerintah Gencarkan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Banjir Sumatra
- Bencana Alam Meningkat, KLH Minta Daerah Percepat Penyusunan RPPLH
- 11 Tewas Saat Kereta Tabrak Pekerja di Yunnan, China
Advertisement
Pertamina Jaga Distribusi Energi Jawa Tengah-DIY Selama Nataru
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Cari Aman Skill Competition 2025 Tingkatkan Kesiapan Berkendara
- Ribuan Warga Aceh Barat Mengungsi Akibat Banjir Besar
- Sosialisasi Perkoperasian Dukung UMKM dan Masjid di Code
- KPK Panggil Rudy Tanoe sebagai Saksi Kasus Bansos Beras
- IPO Perusahaan DIY Mundur, BEI Ungkap Kendalanya
- Pemerintah Gencarkan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Banjir Sumatra
- Kalurahan di Sleman Didorong Jadi Teladan Keterbukaan Informasi
Advertisement
Advertisement
