Advertisement
Unjuk Rasa di DPR RI Hari Ini: 18.000 Personel Keamanan Disiapkan, Kawat Berduri Dipasang
Massa mahasiswa saling dorong dengan petugas kepolisian saat berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2019) malam. Ribuan mahasiswa yang berasal dari kampus se-Jabodetabek turun ke jalan berdemonstrasi menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mahasiswa dan masyarakat kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Selasa (24/0/2019). Sedikitnya 18.000 personel gabungan pun diturunkan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut.
Selain personel keamanan, aparat kepolisian turut memasang kawat berduri di sisi kiri dan kanan pintu utama Gedung Senayan bersama rekayasa lalu lintas sekitar lokasi.
Advertisement
"Sebanyak 18.000 personel gabungan akan diterjunkan mengamankan aksi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Selasa (24/9/2019).
Adapun, polisi meletakkan security barier atau kawat berduri tepat di depan pintu utama DPR baik di sisi kiri maupun kanan pintu. Langkah ini dinilai untuk mengantisipasi kerusakan di lingkungan Gedung Dewan.
Pada aksi Senin (23/9/2019), mahasiswa sempat mendobrak masuk ke lingkungan DPR. Mereka juga sempat membobol pagar besi di sisi kiri pintu utama DPR. Namun pengrusakan berhasil diredam setelah polisi memukul mundur para demonstran.
Argo tidak menyebut berapa banyak masyarakat yang akan turun ke jalan. Namun, berkaca pada aksi kemarin, diperkirakan ribuan mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia dan elemen masyarakat akan turun bersama melayangkan protes di depan Gedung DPR.
Mereka memprotes sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial, seperti RKUHP, RUU Permayarakatan, RUU Pertanahan dan Revisi UU KPK yang telah disahkan.
Beberapa pasal kontroversial dalam RKUHP dimaksud seperti pasal penghinaam presiden dan wakil presiden, pasal perzinahan, pasal aborsi, pasal kohabitasi atau kumpul kebo hingga pasal tentang korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Pertemuan Kontra Hwang Sun-hong Sering Kalah, Saatnya STY Cetak Sejarah Lagi!
- Pria Asal Bandung Curi 2 Unit iPhone di Service Center Sleman, Begini Modusnya
- PT Pegadaian Dukung Kesetaraan Gender Lewat Edukasi Keuangan Perempuan
- Pelatih Korsel Akui Indonesia Sulit Dikalahkan, Shin Tae-yong: Dia akan Stres
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Advertisement
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen PDIP Berterima Kasih kepada Rakyat karena Kembali Menangi Pileg 2024
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Advertisement
Advertisement
