Advertisement
Meski Ditentang, DPR Tetap Berusaha Sahkan RKUHP Bulan Ini
Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pimpinan DPR, para Ketua Fraksi DPR, dan pimpinan Komisi III DPR untuk membahas Rencana Kitab Hukum Umum Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Amanda Kusumawardhani
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—DPR tetap berusaha agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan bulan ini meski rancangan undang-undang tersebut diprotes mahasiswa di banyak tempat.
“Kita upayakan agar bisa selesai sambil sosialisasi. Saya tetap dalam posisi yang optimistis bahwa ini bisa tuntas [September]. Tapi kan sangat bergantung pada dinamika di lapangan,” ucap Ketua DPR Bambang Soesatyo di kompleks Parlemen, Senin (23/9/2019).
Advertisement
DPR telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, pemerintah meminta pengesahan RKUHP ditunda karena setidaknya ada 14 pasal yang kontroversial sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat.
Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pengusaha di Bali resah dengan salah satu poin tentang kumpul kebo atau perzinahan. Dalam RKUHP, hubungan tanpa ikatan pernikahan bisa dipidana.
“Sementara banyak turis asing di Bali tidak perlu menunjukan status perkawinannya,” katanya.
Dengan adanya pasal tersebut, negara-negara di Australia, Cina, Amerika, dan Eropa, menurut Bambang, memberikan peringatan perjalanan ke Indonesia karena takut diskriminasi.
Hal lain yang disoroti Jokowi terkait dengan hewan yang masuk halaman orang lain. “Lalu juga soal santet. Lalu penghinaan presiden. Presiden sebenarnya tidak keberatan pasal [penghinaan] itu dihilangkan karena menurut beliau dia sudah lama juga diuwek-uwek,” jelasnya.
Setelah bertemu dengan presiden, DPR mencoba membahas kembali pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Masih ada tiga rapat paripurna lagi bagi DPR berupaya untuk mengesahkannya yaitu pada 24, 26, dan 30 September.
Sementara, gelombang protes terhadap RKUHP merebak di sejumlah daerah, seperti Jogja, Jakarta, dan Bandung, Senin ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Jemaah Haji Ilegal, Polri dan Imigrasi Didesak Segera Menindak Pelaku
Lebih dari 84 Ribu Warga Afghanistan di Pakistan Dipulangkan
Advertisement
Kabupaten Bogor Jadi Pusat Kontes Domba Kambing Nasional
Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter di Malang, Polisi Cari Alat Bukti
Advertisement
Otoritas Israel Blokir Akses Jemaah Kristen ke Gereja Makam Kudus
Uskup Agung Jakarta: Paskah Jadi Momentum Membantu yang Lemah
150 Pecatur Bertarung di Soedirman Open Chess Tournament 2025
Advertisement
PSHT Desak Menteri Hukum Sahkan Kepemimpinan Muhammad Taufiq
Berita Pilihan
- Kasus Jemaah Haji Ilegal, Polri dan Imigrasi Didesak Segera Menindak Pelaku
- Lebih dari 84 Ribu Warga Afghanistan di Pakistan Dipulangkan
- Dugaan Pelecehan Seksual oleh Dokter di Malang, Polisi Cari Alat Bukti
- Gitaris Seringai Ricky Siahaan Meninggal Dunia saat Konser Tur di Jepang
- 12 Orang Terjaring OTT Politik Uang di PSU Kabupaten Serang, Bawaslu: Kami Dalami
Advertisement
Menteri Lingkungan Hidup Sebut Masalah Sampah di DIY Bukan Hal Sederhana
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Putin Umumkan Gencatan Senjata di Ukraina Demi Paskah
- KAI Operasionalkan Kereta Bersubsidi Selama Libur Paskah, Berikut Daftarnya
- Pesan Menag ke Jemaah Calon Haji, Jangan Lupa Doakan Palestina
- Ketua MPR Sambut Positif Usulan 3 April Diperingati Hari NKRI
- Gitaris Seringai Ricky Siahaan Meninggal Dunia saat Konser Tur di Jepang
- Pagi Ini Ada Demo Bela Palestina di Depan Kedubes Amerika Serikat
- AS Soroti Peredaran Barang Bajakan di Indonesia, Begini Respons Mendag Budi Santoso
Advertisement
Advertisement
