Advertisement
Polda Jatim Terbitkan DPO untuk Tersangka Penyebaran Hoaks Asrama Mahasiswa Papua, Veronica Koman
Veronica Koman - - Ist/ Facebook Dandhy Dwi Laksono
Advertisement
Harianjogja.com, SURABAYA - Penananan kasus dugaan penyebaran hoaks Asrama Mahasiswa Papua masih ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kekinia, Polda Jatim menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO) untuk tersangka penyebaran hoaks Asrama Mahasiswa Papua, Veronica Koman setelah yang bersangkutan tak memenuhi panggilan hingga Rabu (18/9/2019).
"Kami mengeluarkan DPO, ini setelah Mabes Polri melakukan gelar perkara kemarin," ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kepada wartawan di Mapolda setempat, di Surabaya, Jumat (20/9/2019).
Advertisement
Ia mengatakan, sebelum menetapkan DPO, polisi juga telah melakukan upaya paksa pencarian di rumah Veronica di Jakarta, namun polisi tidak membuahkan hasil saat menggeledah rumah Veronica yang ada di Jakarta.
"Setelah kami geledah rumahnya di Jakarta, Veronica memang tidak ada di rumah," ucap jenderal polisi bintang dua ini.
BACA JUGA
Selain menetapkan Veronica sebagai DPO, Polda Jatim juga akan mengeluarkan red notice yang akan digelar di Prancis, untuk disebar ke 190 negara yang telah bekerja sama.
Sebelumnya penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim telah mengirim surat panggilan kedua atas nama Veronica Koman pada pekan lalu untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada 13 September 2019.
Polda Jatim telah memberikan tambahan waktu lima hari untuk memenuhi panggilan karena Veronica yang masih berada di Australia.
Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks, terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya pada 17 Agustus 2019.
Polisi menyebut Veronica telah melalukan provokasi di media sosial twitter, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan disebar ke dalam negeri maupun luar negeri, padahal dibuat tanpa fakta yang sebenarnya.
Akibat perbuatan yang dilakukannya, Veronica dijerat dengan pasal berlapis yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, kemudian UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
- Operasi SAR KLM Nur Ainun Balqis Dihentikan, 2 Korban Masih Hilang
- Kawanan Gajah Liar Rusak Perumahan Karyawan di Siak, Tiga Motor Hancur
- DPR Nilai Penganiayaan Anak oleh Brimob Brutal, Desak Proses Pidana
- BBPOM Bagikan Kiat Pilih Takjil Aman Selama Ramadan
Advertisement
UMKM Kulonprogo Didorong Segera Urus Sertifikasi Halal di Ramadan
Advertisement
Lalampa, Wisata Kuliner Khas Malut Favorit Saat Ramadan
Advertisement
Berita Populer
- FIFA dan UEFA Digugat ke ICC Terkait Israel
- Proliga 2026: Livin Mandiri Wajib Menang
- Wabah Distemper Tewaskan 72 Harimau di Thailand
- WFP: Somalia Terancam Kelaparan Massal
- 5 Cara Tetap Bisa Olahraga Saat Ramadan
- Mattel x Netflix Rilis Boneka HUNTR/X
- iPhone 17 Pro Max Jadi Ponsel yang Paling Cepat Dijual Kembali
Advertisement
Advertisement







