Advertisement
MUI Ingin RKUHP Dorong Hukuman Mati dan Perluas Cakupan Zina
Majelis Ulama Indonesia - MUI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana menetapkan hukuman mati dan peroluasan cakupan zina.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Sa`adi menyampaikan tiga poin usulan yang perlu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan.
Advertisement
Pada poin pertama, MUI mendorong hukuman mati dimasukan sebagai pidana alternatif dari tindak pidana yang bersifat khusus. Namun tidak dijelaskan secara pasti penerapan hukum tersebut pada kasus seperti apa.
"Mendorong penetapan hukuman mati. Hukuman mati dimasukkan sebagai pidana alternatif dari tindak pidana yang bersifat khusus," katanya melalui siaran resmi yang diterima JIBI, Kamis (18/9/2019) malam.
Selain itu, MUI juga mengusulkan perluasan delik zina. Dia menyebut zina diperluas cakupannya meliputi hubungan laki-laki dan perempuan yang salah satu dari keduanya terikat atau tidak terikat perwakilan.
"Ketiga, pemberlakuan hukum sosial sebagai alternatif pemenjaraan," sebutnya.
Setelah revisi UU KPK dan revisi UU Pemasyarakatan disepakati, DPR dan Pemerintah sepakat membawa Rancangan KUHP ke rapat paripurna DPR.
Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM menyepakati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibawa dalam pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
"Izinkan saya untuk memberikan pengesahan untuk diketok. Bisa disepakati," kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin dalam Rapat Kerja dengan Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Eskalasi Timur Tengah: Iran Incar Basis AS, Trump Bereaksi
NATO Kirim Pasukan ke Greenland, Sinyal Keras ke Trump
Presiden Koreksi Desain IKN: Atasi Panas dan Risiko Karhutla
ASN di Indramayu Jadi Tersangka Korupsi Bantuan PKBM
Advertisement
RUU Perampasan Aset Jadi Momentum Penting Negara
Warga Aceh Tengah Mulai Terima DTH Tiga Bulan Sekaligus
BMKG: Siklon Nokaen dan 96S Picu Hujan dan Gelombang Tinggi
KPK Duga Hery Sudarmanto Terima Rp12 Miliar dari RPTKA
Pertemuan Presiden-Rektor Singgung Ekonomi dan Minerba
Advertisement
Kasus Pelanggaran Hak Anak Naik, KPAI Ungkap Temuan Baru
Arus Kendaraan di Jalan Tol Meningkat Jelang Libur Isra Mikraj
Banjir Bandang di Pulau Siau Sulawesi Utara Berdampak pada 1.377 Warga
Trump Bekukan Visa Migran 75 Negara, Indonesia Aman
KPAI Apresiasi Buku Aurelie Moeremans soal Child Grooming
Advertisement
Empat Anggota Polisi Madiun Positif Sabu, Jalani Sidang Etik
Berita Pilihan
- Arus Kendaraan di Jalan Tol Meningkat Jelang Libur Isra Mikraj
- Banjir Bandang di Pulau Siau Sulawesi Utara Berdampak pada 1.377 Warga
- Dokter Peringatkan Risiko Penyakit Pekerja Lapangan Saat Banjir
- Sejumlah Negara di Eropa Imbau Warganya Tinggalkan Iran karena Protes
- Syafiq Ridhan Ali, Korban Hilang Gunung Slamet Ditemukan Meninggal
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Jogja Kamis 15 Januari 2026
- BMKG: Hujan Berpotensi Guyur DIY Kamis Ini
- KPK Kantongi Identitas Pelaku Hilangkan Barang Bukti Kasus Kuota Haji
- Jadwal SIM Keliling Bantul Kamis 15 Januari 2026
- Pemkot Magelang Koordinasikan Pemulangan Jenazah Pendaki Slamet
- Jadwal Lengkap KRL Solo-Jogja Kamis 15 Januari, Tarif Tetap Rp8.000
- Layanan SIM Keliling Sleman Kamis, Ini Syarat dan Lokasinya
Advertisement
Advertisement
