Advertisement
Pegawai KPK Harus PNS, Pakar Hukum: Selesai!
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- UU KPK yang baru mengamanahkan pegawai lembaga ntirasuah itu berstatus PNS.
Pakar Hukum Tata Negara Abdul Fickar Hadjar menilai kedudukan Dewan Pengawas KPK nantinya bakal lebih tinggi daripada KPK-nya sendiri. Fickar menilaihal itu bakal menjadi kepanjangan tangan eksekutif setelah adanya Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Advertisement
Anggota Dewan Pengawas akan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain Dewan Pengawas, dalam UU KPK yang baru disahkan DPR itu pegawai KPK akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang notabene berada di bawah naungan Kemenpan-RB.
"Pegawainya sudah tunduk pada Menpan, diatur, ya itu menurut saya sudah selesai, malah menjadi 'anak kepolisian dan kejaksaan', akhirnya seperti itu, juga menjadi panjangan tangan eksekutif," kata Fickar saat ditemui di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).
BACA JUGA
Selain itu Fickar menilai dengan keberadaan dewan pengawas KPK bukan menjadi penegak hukum, akan tetapi banyak kewenangannya yang malah hampir serupa dengan sistem pengadilan.
"Jadi sekarang lembaga yang paling tinggi di KPK itu dewas sebenarnya," ujarnya.
Fickar menuturkan, dewan pengawas di KPK bukanlah penegak hukum. Meski demikian karena dewas ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi maka memiliki disebut bakal memiliki kewenangan.
"Padahal dewas bukan penegak hukum, bukan ketua pengadilan tapi kewenangannya hampir sama dengan ketua pengadilan. Itu yang saya bilang mengacaukan sistem hukum sebenarnya," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Keluarga Kopilot Smart Air Desak Evaluasi Keamanan Bandara Korowai
DPR Desak SKB Tiga Menteri Atasi 11 Juta PBI BPJS Nonaktif
23.000 SPPG Dukung Program MBG, BGN Libatkan Kampus
Kemensos Buka Kanal Aduan Bansos dan PBI BPJS Kesehatan
Advertisement
Kapolri Percepat Penanganan Kasus Smart Air
Dukung MBG, Prabowo Bakal Beri Kapolri Bintang Mahaputera
AS Tutup Pangkalan Militer di Suriah Setelah 10 Tahun
Prabowo Sebut Standar MBG Lampaui Jepang dan Eropa
BGN Atur Menu MBG 3B dan Target 33.670 di SPPG 2026
Advertisement
BGN Perluas MBG untuk Balita 6-59 Bulan pada 2026
Prabowo Tinjau SPPG Polri, Pastikan MBG Tetap Hangat
5 Perusahaan China Bidik Tender Waste to Energy Danantara
Menkeu Purbaya Geser Masyita Crystallin ke Danantara
BBC Pangkas Anggaran 10 Persen, PHK Tak Terhindarkan
Advertisement
BRIN Kembangkan Antena 6G dan SATCOM Berteknologi Canggih
Berita Pilihan
- DPR Desak SKB Tiga Menteri Atasi 11 Juta PBI BPJS Nonaktif
- Gempa Donggala M4,1 Guncang Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Advertisement
Dugaan Pelecehan Anak di Umbulharjo, Terduga Pelaku Diringkus Polisi
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Jelang Ramadan, Polres Bantul Sikat Miras
- Indomaret dan Sunco Dorong UMKM Purworejo Naik Kelas Melalui Pelatihan
- Justin Hubner Tembus 5 Bek U-23 Terbaik, Statistik Ungguli Bek Madrid
- Silent Hill Townfall Berpotensi Ungkap Gameplay Perdana dari Konami
- Persik Kediri Berubah, Van Gastel Siapkan PSIM Jogja Lebih Waspada
- iOS 26.3 Resmi Dirilis, Transfer Data ke Android Lebih Mudah
- Percobaan Pencurian Burung Kenari di Tempel Digagalkan Warga
Advertisement
Advertisement
