Advertisement
Ruang Sidang Sepi Anggota DPR, Keabsahan UU KPK yang Baru Dipertanyakan
Suasana Rapat Paripurna Pengesahan RUU KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9). - Suara.com/Arya Manggala
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pengesahan revisi UU KPK pada Selasa (17/9/2019) sangat minim kehadiran anggota DPR.
Hanya 80 dari 560 anggota DPR RI yang hadir dalam ruang sidang paripurna untuk mengesahkan hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (17/9/2019).
Advertisement
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai, sedikitnya anggota DPR yang hadir itu membuat keabsahan UU KPK hasil revisi mesti dipertanyakan.
Pemimpin sidang paripurna menyatakan, berdasarkan presensi, terdapat 289 anggota DPR yang tandatangan.
BACA JUGA
Dengan demikian, pemimpin sidang membuka paripurna itu karena sudah memenuhi syarat kuorum.
Namun, kalau menggunakan metode hitung kepala, anggota dewan yang hadir sebelum rapat paripurna dimulai, anggota DPR yang di arena hanya berjumlah 80 orang.
Padahal, dalam aturannya, keputusan baru bisa diambil apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota dewan.
"Seharusnya keabsahan UU KPK perlu dipertanyakan," kata Dadang saat dihubungi Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Kamis (17/9/2019).
Dadang kemudian mengungkapkan, pengesahan RUU KPK menjadi UU KPK baru ini dilakukan secara kebut-kebutan. Di samping cepatnya langkah DPR mengesahkan UU KPK itu juga ada poin yang hilang, yakni keterbukaan.
"Legislasi kejar tayang ini sejak awal menimbulkan kecurigaan publik. Bukan hanya soal waktu, mereka bahkan menutup diri dari masukan publik. Mereka memang sengaja menabrak kehendak publik," tegasnya.
Untuk diketahui, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Revisi UU KPK disahkan oleh DPR, Selasa (17/9/2019). RUU KPK disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna.
Sebanyak 7 fraksi menerima revisi UU KPK. Sementara 2 fraksi belum terima penuh, yaitu Gerindra dan PKS. Sedangkan Fraksi Demokrat belum memberikan pendapat karena menunggu rapat fraksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BMKG: Gempa Susulan Pacitan Mulai Menurun, Warga Diminta Tetap Waspada
KPK Ungkap Skema Fee Rp850 Juta dalam Kasus Eksekusi Lahan PN Depok
Dewan Perdamaian Trump Belum Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina
China Dukung Dialog Nuklir Iran-AS di Oman, Tegaskan Jalur Diplomasi
Advertisement
KPK Ungkap Modus Invois Fiktif Rp850 Juta untuk Hakim PN Depok
Peneliti Temukan Spesies Laut Dalam Baru di Argentina
KPK Sita Rp850 Juta dari OTT Hakim PN Depok
Gempa Bumi M 5,9 Guncang Kepulauan Tanimbar Maluku, Ini Data BMKG
Gempa Pacitan M 6,2 Berdampak di Tiga Provinsi, BNPB Siaga Penuh
Advertisement
Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
Gibran Tegaskan Fokus Kawal Program Prabowo Meski Isu 2029 Muncul
OTT KPK di Depok Seret Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan
Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK dalam Kasus PGN
OTT KPK Seret Ketua dan Waka Pengadilan Negeri Depok
Advertisement
Pemerintah Melarang Atraksi Naik Gajah di Seluruh Indonesia
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Sleman Sabtu 7 Februari 2026, Ada Layanan Malam
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Arab Saudi Bakal Bangun Rise Tower 2 KM, Siap Geser Burj Khalifa
- Mesir Blokir Roblox Demi Moral Anak, Ikuti Negara Arab Lain
- Lisa BLACKPINK Debut Film Rom-Com Netflix Terinspirasi Notting Hill
- Slipknot Umumkan Album'Look Outside Your Window' April 2026
- Gempa Pacitan: Rumah dan Talut di Gunungkidul Rusak
- Gempa Pacitan: Gapura di Klaten Roboh, Plafon TK di Sukoharjo Ambrol
- Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
Advertisement
Advertisement
