Advertisement
Revisi UU KPK Mulus, Setara Institute: Jokowi Benar-Benar Petugas Partai
Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Mulusnya revisi UU KPK dinilai karena DPR dan Jokowi tak lagi punya beban politik.
Setara Institute menilai pengesahan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah dikebut DPR RI periode 2014-2019 dan pemerintah. DPR dinilai sudah tidak memiliki beban politik karena masa jabatannya yang akan habis dalam waktu dekat.
Advertisement
Sedangkan Jokowi sudah terpilih menjadi Presiden RI periode 2019 - 2014. Jokowi dan Wakilnya Ma'ruf Amin hanya tinggal menunggu proses pelantikan.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, melihat respons Jokowi yang sangat cepat dalam mengurusi UU KPK. Hal itu dibuktikan dengan langkah Jokowi yang langsung mengutus perwakilan pemerintah untuk dapat hadir dalam rapat pembahasan RUU KPK bersama DPR.
BACA JUGA
"Momentum itu ada pada kemenangan Jokowi dalam Pemilu 2019 dan di penghujung akhir masa jabatan DPR RI," kata Ismail dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/9/2019).
Ismail kemudian mengungkapkan posisi Jokowi saat ini ialah akan menghadapi kepemimpinannya pada periode kedua. Secara tidak langsung, Jokowi sudah tidak memiliki beban menjaga citra untuk pemilihan presiden selanjutnya, karena sudah dua kali menjabat sebagai Kepala Negara.
"Jokowi benar-benar menegaskan dirinya sebagai petugas partai yang secara patuh menundukkan diri pada kehendak partai-partai politik," ujarnya.
Sementara itu, pengesahan UU KPK baru pun dilakukan pada masa akhir DPR periode 2014-2019. Ismail melihatnya sebagai sebuah kesempatan bagi sebagian pihak penguasa parlemen yang memiliki tekad kuat untuk melemahkan KPK.
"Pelemahan KPK telah berjalan sempurna. Dari berbagai segi, revisi UU KPK secara keseluruhan telah mengikis sifat independensi KPK yang sangat berpengaruh pada kinerja KPK di masa mendatang," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BMKG: Gempa Susulan Pacitan Mulai Menurun, Warga Diminta Tetap Waspada
KPK Ungkap Skema Fee Rp850 Juta dalam Kasus Eksekusi Lahan PN Depok
Dewan Perdamaian Trump Belum Bisa Wujudkan Kemerdekaan Palestina
China Dukung Dialog Nuklir Iran-AS di Oman, Tegaskan Jalur Diplomasi
Advertisement
KPK Ungkap Modus Invois Fiktif Rp850 Juta untuk Hakim PN Depok
Peneliti Temukan Spesies Laut Dalam Baru di Argentina
KPK Sita Rp850 Juta dari OTT Hakim PN Depok
Gempa Bumi M 5,9 Guncang Kepulauan Tanimbar Maluku, Ini Data BMKG
Gempa Pacitan M 6,2 Berdampak di Tiga Provinsi, BNPB Siaga Penuh
Advertisement
Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
Gibran Tegaskan Fokus Kawal Program Prabowo Meski Isu 2029 Muncul
OTT KPK di Depok Seret Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan
Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK dalam Kasus PGN
OTT KPK Seret Ketua dan Waka Pengadilan Negeri Depok
Advertisement
Pemerintah Melarang Atraksi Naik Gajah di Seluruh Indonesia
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal SIM Keliling Sleman Sabtu 7 Februari 2026, Ada Layanan Malam
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Mesir Blokir Roblox Demi Moral Anak, Ikuti Negara Arab Lain
- Lisa BLACKPINK Debut Film Rom-Com Netflix Terinspirasi Notting Hill
- Slipknot Umumkan Album'Look Outside Your Window' April 2026
- Gempa Pacitan: Rumah dan Talut di Gunungkidul Rusak
- Gempa Pacitan: Gapura di Klaten Roboh, Plafon TK di Sukoharjo Ambrol
- Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
- 34 Ribu Warga Sleman Nonaktif PBI JK, Bisa Ajukan Reaktivasi Bersyarat
Advertisement
Advertisement
