Advertisement
Haris Azhar Sebut Sejumlah Aktivis Dikriminalisasi dan Diteror Terkait Isu Papua
Advertisement
Harianjogja.com, SURABAYA- Aktivis pembela Papua disebut dikriminalisasi oleh polisi.
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar menyatakan banyak tokoh aktivis yang mendapat kriminalisasi, seperti aktivis yang dikriminalisasi dalam kerusuhan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.
Advertisement
Ia pun akan mengumpulkan data-data aktivis yang menjadi korban kriminalisasi pascapenyerangan asrama papua di Jalan Kalasan, Surabaya.
"Iya kantor saya lagi ngumpulin sejumlah kasus kriminalisasi intimidasi represi ke orang-orang yang kerja pascapenyerangan asrama Jalan Kalasan," kata Haris saat ditemui di kantor DPW Muhammadiyah Jatim, Sabtu (14/9/2019).
Menurut Haris ada berbagai rangkaian intimidasi dan beberapa peristiwa mencurigakan yang berkaitan dengan kerusuhan Papua. Dia juga menganggap penyelesaian kasus Papua selalu dengan cara yang diskriminatif dan bernuansa kekerasan.
Unsur diskriminatif dan kekerasan itu, kata Haris, seperti menuduh hoaks, menangkap masyarakat di Papua, bukan pelaku yang rasisme. Selain itu, ia menuding hal yang mencurigakan terjadi pada dua orang tim kuasa hukum aktivis Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora.
"Peristiwa mencurigakan ada tim lawyer beberapa di Jakarta yang mengibarkan bendera bintang kejora itu ditangkap, tim lawyer-nya itu ada yang ditabrak di tempat yang berbeda dan hari yang berbeda," ungkapnya.
Intimidasi lainnya yakni kantor KontraS dan LBH yang didemo. Hal itu juga dianggap sebagai bentuk intimidasi kepada pelaku advokasi.
"Kita enggak tahu itu apa tapi mencurigakan. Itu kantornya KontraS dan LBH didemo bukan mencurigakan kalau itu sih. Polanya kan kalau isu Papua gitu, selalu muncul gaya-gaya nasionalisme. Tempat munculnya aktor- aktor mainstream," lanjutnya.
Haris mengemukakan yang dilakukan, baik masyarakat maupun Pemerintah Indonesia, dalam menyikapi permasalahan Papua selama ini masih salah kaprah.
Seharusnya, momentum kerusuhan Papua kemarin bisa ditangani lebih baik dengan berdialog antara pemerintah dan Masyarakat Papua tanpa adanya tuduhan ataupun bentuk kriminalisasi.
"Jangan cuma nyanyi-nyanyi di TV, bikin panggung masang foto sama orang Papua, rekomendasi dialog ini sudah ada sejak tahun 2017 dan seharusnya dijalankan," jelasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Layak Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
- Uzbekistan jadi Lawan Garuda Muda di Semifinal setelah Kandaskan Arab Saudi 2-0
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement