Advertisement
Haris Azhar Sebut Sejumlah Aktivis Dikriminalisasi dan Diteror Terkait Isu Papua

Advertisement
Harianjogja.com, SURABAYA- Aktivis pembela Papua disebut dikriminalisasi oleh polisi.
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar menyatakan banyak tokoh aktivis yang mendapat kriminalisasi, seperti aktivis yang dikriminalisasi dalam kerusuhan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.
Advertisement
Ia pun akan mengumpulkan data-data aktivis yang menjadi korban kriminalisasi pascapenyerangan asrama papua di Jalan Kalasan, Surabaya.
"Iya kantor saya lagi ngumpulin sejumlah kasus kriminalisasi intimidasi represi ke orang-orang yang kerja pascapenyerangan asrama Jalan Kalasan," kata Haris saat ditemui di kantor DPW Muhammadiyah Jatim, Sabtu (14/9/2019).
Menurut Haris ada berbagai rangkaian intimidasi dan beberapa peristiwa mencurigakan yang berkaitan dengan kerusuhan Papua. Dia juga menganggap penyelesaian kasus Papua selalu dengan cara yang diskriminatif dan bernuansa kekerasan.
Unsur diskriminatif dan kekerasan itu, kata Haris, seperti menuduh hoaks, menangkap masyarakat di Papua, bukan pelaku yang rasisme. Selain itu, ia menuding hal yang mencurigakan terjadi pada dua orang tim kuasa hukum aktivis Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora.
"Peristiwa mencurigakan ada tim lawyer beberapa di Jakarta yang mengibarkan bendera bintang kejora itu ditangkap, tim lawyer-nya itu ada yang ditabrak di tempat yang berbeda dan hari yang berbeda," ungkapnya.
Intimidasi lainnya yakni kantor KontraS dan LBH yang didemo. Hal itu juga dianggap sebagai bentuk intimidasi kepada pelaku advokasi.
"Kita enggak tahu itu apa tapi mencurigakan. Itu kantornya KontraS dan LBH didemo bukan mencurigakan kalau itu sih. Polanya kan kalau isu Papua gitu, selalu muncul gaya-gaya nasionalisme. Tempat munculnya aktor- aktor mainstream," lanjutnya.
Haris mengemukakan yang dilakukan, baik masyarakat maupun Pemerintah Indonesia, dalam menyikapi permasalahan Papua selama ini masih salah kaprah.
Seharusnya, momentum kerusuhan Papua kemarin bisa ditangani lebih baik dengan berdialog antara pemerintah dan Masyarakat Papua tanpa adanya tuduhan ataupun bentuk kriminalisasi.
"Jangan cuma nyanyi-nyanyi di TV, bikin panggung masang foto sama orang Papua, rekomendasi dialog ini sudah ada sejak tahun 2017 dan seharusnya dijalankan," jelasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement