Advertisement
Airlangga Bantah Golkar Bertemu PDIP untuk Muluskan Revisi UU KPK
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. JIBI/Bisnis - Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah apabila pertemuan partainya dengan PDI Perjuangan sebagai upaya untuk memuluskan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
"Tidak, dan saya katakan tidak ada pertemuan antara ketua umum Golkar dan PDIP. Saya tegaskan tidak ada pertemuan Ketua Umum Golkar dan PDIP," katanya, Selasa (10/9/2019).
Advertisement
Revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR dan sebelum diundangkan harus mendapat persetujuan pemerintah. Menurut dokumen Sekretariat Negara, pemerintah telah menyetujui draf revisi tersebut pada 2017.
Airlangga juga menolak menolak jika partainya disebut sebagai inisiator revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Menurutnya, hal itu murni dari inisiatif anggota DPR secara kolektif.
"Ini inisiatif anggota Dewan, kalau inisiatif sesudah diputuskan di Paripurna kita baru dapat," kata Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan.
Karena itu, dia meminta agar semua pihak menunggu hasil revisi tersebut yang kini sudah diserahkan kepada presiden untuk menunggu amanat presiden.
"Itu UU inisiatif dari Baleg [Badan Legislatif]. Tentu Baleg dan DPR sudah menyerahkan ke presiden, kita tunggu saja," ujarnya.
DPR telah membahas revisi UU KPK melalui rapat paripurna yang digelar pada Kamis (5/9/2019). Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPR sepakat usulan revisi UU KPK menjadi inisiatif RUU DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
