Advertisement
Kemendagri Dorong Daerah Tingkatkan PAD

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengupayakan agar daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan pihaknya mendorong kepada daerah untuk terus meningkatkan PAD dan memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan yang ada.
Advertisement
"Kami tetap mendorong untuk menaruh uang di bank dalam bentuk deposito. Katakanlah kalau ada proyek Rp1 triliun itu kan bisa ditaruh di bank dan bunganya bisa dipakai," ujar Syarifuddin.
Kemendagri juga terus memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan melalui peraturan daerah.
Terkait dengan tingginya sorotan mengenai belanja pegawai di daerah yang tergolong tinggi rasionya di beberapa daerah, Syarifuddin mengatakan bahwa jumlah PNS di Indonesia sudah tergolong rendah.
Syarifuddin mengklaim bahwa rasio PNS terhadap penduduk di Indonesia saat ini berkisar di angka 19-21 PNS untuk setiap 1.000 orang.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang katanya memiliki 37 PNS per 1.000 orang. Brunei Darussalam pun jauh lebih tinggi lagi, mencapai 114 PNS per 1.000 penduduk.
"APBD dari beberapa daerah memang kecil tapi bagaimanapun mereka [PNS] tetap harus digaji," ujar Syarifuddin, Senin (9/9/2019).
Pemerintah daerah pun juga tidak bisa serta merta meningkatkan belanja modal karena adanya mandatory spending yakni 25% untuk belanja pendidikan dan 10 persen untuk belanja kesehatan.
Faktor-faktor tersebut ditambah dengan KFD yang rendah pada akhirnya terus menekan KFD dearah-daerah yang memang secara keuangan masih belum mandiri dan bergantung pada dana perimbangan.
Untuk diketahui, belanja pegawai sebagai salah satu belanja yang tercatat sebagai pengurang dalam penentuan KFD tercatat masih dominan dengan rasio belanja pegawai pada level provinsi terhadap total belanja secara rata-rata mencapai 26,8% pada 2018.
Provinsi-provinsi seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo tercatat memiliki rasio belanja pegawai terhadap belanja secara keseluruhan di atas 35%.
Ketiga daerah tersebut juga tercatat memiliki KFD sangat rendah pada 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Kembali Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Sebanayk 2.339 Unit
- Polisi Tangkap Sejumlah Orang Mengaku Wartawan yang Memeras Warga
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
Advertisement

Wakil Bupati Bantul Apresiasi Turnamen Liga Nyeker Mandingan, Isi Liburan Sekolah
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
- Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
- Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Advertisement
Advertisement