Advertisement
Kemendagri Klarifikasi Soal Kabar Pemberi Informasi Data Pribadi Bakal Dipolisikan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sempat beredar kabar bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melaporkan warganet pemberi informasi dugaan kasus penyebaran data pribadi di dunia maya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh berusaha mengklarifikasi hal tersebut. Menurutnya, pihaknya tidak berniat melaporkan warganet pemberi info tersebut. Kemendagri hanya melaporkan pelaku dugaan penyebar data pribadi saat datang ke Kantor Bareskrim Polri, Selasa (30/7/2019).
Advertisement
"Enggak kami laporkan orangnya [pemberi info dugaan kasus penyebaran data pribadi]. Kami melaporkan adanya peristiwa di Facebook, isu jual-beli data penduduk. Yang dikejar pelaku kejahatannya," terangnya kepada wartawan, Rabu (31/7/2019).
Kasus dugaan jual-beli data pribadi di dunia maya mencuat setelah pemilik akun Twitter @hendralm memberi informasi atas hal ini. Dia mengaku kaget menemukan banyaknya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP dan data Kartu Keluarga (KK) yang bisa diperjualbelikan di media sosial.
Hendra menceritakan awalnya, ada seorang rekannya ditipu anggota yang bergabung dalam sebuah grup Facebook. Dia pun iseng-iseng bergabung ke grup tersebut.
Hendra mengaku resah akan adanya kasus ini. Menurutnya, sejak mengungkapkan persoalan ini di Twitter, dirinya telah dikeluarkan atau diblokir dari grup di Facebook tersebut. Grup itu juga sudah berganti nama.
Usai munculnya kabar itu, Kemendagri lantas menyambangi kantor Bareskrim Polri untuk meminta polisi mengusut dugaan kasus tersebut. Zudan memastikan data kependudukan yang disimpan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil aman dari peretasan atau pencurian.
“Negara harus bisa memberikan rasa tenang kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Zudan, selama ini, akses data kependudukan hanya diberikan oleh institusinya kepada setiap lembaga yang memberikan layanan publik. Pemberian data itu dibolehkan berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang dimiliki Ditjen Dukcapil juga telah berjalan sejak 2013. Hingga kini, sudah ada 1.227 lembaga yang bekerja sama terkait pemanfaatan data dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Menilik UU Adminduk, pelaku pemanfaatan data pribadi yang tidak benar bisa dikenai sanksi pidana 2 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024, Ini Format Lengkapnya
- Kasus Covid-19 Melonjak di Beberapa Negara, Kementerian Kesehatan: Akibat Varian Baru
- Google Doodle Menampilkan Kapal Pinisi Indonesia, Ini Asal Sejarahnya
- Jumlah Perokok Anak di Indonesia Makin Banyak, IDAI Sebut Akibat Tuyul Nikotin
- Empat Anak Tewas di Jagakarsa, Polisi Temukan Pesan Bertuliskan "Puas Bunda, tx for All" di TKP
Advertisement

Daftar Kereta Api Wilayah Daop 6 Yogyakarta yang Dapat Tarif Promo Nataru
Advertisement

Cari Tempat Seru untuk Berkemah? Ini Rekomendasi Spot Camping di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Pengungsi Palestina Tak Miliki Tempat Berlindung di Rafah
- Seorang WNI Relawan MER-C Dievakuasi dari Gaza
- Kondisi Kejiwaan Ayah Pembunuh 4 Anak di Jagakarsa Diobservasi
- Fenomena Alam, Ribuan Ton Ikan Mati di Pantai Jepang sisi Utara
- Mahfud: Saya Termasuk yang Mengusulkan Revisi UU KPK Dibatalkan
- Kayuh Sepeda 130 Kilometer dengan Lepas Setang, Pesepeda Asal Kanada Pecahkan Rekor Dunia
- Profil dan Sumber Pendapatan 10 Orang Terkaya di Indonesia
Advertisement
Advertisement