Ekspatriat Berencana Hengkang, Sendi Ekonomi Hong Kong Terancam

Harianjogja.com, JAKARTA -- Krisis politik yang tak berkesuduhan di Hong Kong menurunkan tingkat kepercayaan ekspatriat untuk tinggal di wilayah tersebut.

Kemampuan Hong Kong untuk mengasimilasi orang-orang dari seluruh dunia telah membantu mengubah kota bekas jajahan Inggris ini menjadi salah satu pusat keuangan dan komersial terbesar di dunia. Tetapi status itu semakin terancam. Ekspatriat dan bos mereka menimbang beban yang makin berat apabila tetap tinggal di kota yang terperosok dalam krisis politik terburuk sejak penyerahannya kembali ke China pada 1997.

Madeline Bardin, seorang wirausaha berusia 36 tahun berkewarganegaraan Inggris tersebut, semakin mantap untuk pergi.

"Kami memiliki anggota keluarga di bawah umur yang harus dipikirkan dan menurut kami ini hanyalah awal dari perubahan di Hong Kong. Tidak terpikirkan untuk tinggal lebih lama di sini dengan ketidakstabilan yang meningkat," ujar Bardin yang datang dari London pada 2012, seperti dikutip melalui Bloomberg, Minggu (8/9).

Jika orang-orang seperti Bardin memutuskan untuk pergi, hal itu dapat merusak ekonomi kota yang merupakan tuan rumah pasar saham dan kantor regional terbesar keempat di dunia untuk ratusan perusahaan asing.

Fitch Ratings Ltd. mengutip reputasi internasional Hong Kong yang memburuk sebagai salah satu alasan untuk menurunkan peringkat kredit kota tersebut pada Jumat (4/9/2019).

Laporan tersebut mengatakan bahwa ketidakpuasan publik kemungkinan akan bertahan bahkan setelah Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menarik RUU Ekstradisi kontroversial yang pertama kali memicu demonstrasi tiga bulan lalu.

Hanya beberapa jam setelah pernyataan Fitch, polisi menggunakan gas air mata di daerah berpenduduk untuk membubarkan pengunjuk rasa yang membongkar lampu lalu lintas dan memulai kebakaran.

Pada Sabtu (7/9/2019), pengunjuk rasa memblokir jalan utama di Mong Kok, sebuah distrik perbelanjaan dan perumahan yang sibuk, dan membakar barikade di dekat kantor polisi sebelum dikejar oleh ratusan polisi anti huru hara.

Hong Kong telah lama menarik perhatian para bankir internasional, pengacara, dan profesional lainnya dengan gaya hidup urbannya yang energik, tingkat kejahatan yang dapat diabaikan, dan pajak yang rendah .

Ini merupakan suatu kombinasi yang meyakinkan ekspatriat meskipun dengan harga sewa yang setinggi langit dan ruang tamu yang sempit.

Pada akhir 2018, wilayah tersebut memiliki lebih dari 650.000 penduduk asing, sereta lebih dari 1 juta orang dari daratan China yang telah menetap di kota berpopulasi 7,5 juta jiwa tersebut sejak 1997.

Namun, dampak dari kerusuhan tahun ini telah mengurangi jumlah pendatang asing.

Aplikasi untuk visa kerja umum turun 7% pada bulan Agustus dari tahun sebelumnya, setelah naik secara tahunan untuk sebagian besar tahun 2019, menurut angka resmi.

Jumlah penduduk tidak tetap, mereka yang baru-baru ini menghabiskan antara satu dan tiga bulan di Hong Kong, turun 4,1% di semester pertama, penurunan terbesar dalam satu dekade.

Forum online sekarang sering menampilkan ekspat yang mempertanyakan apakah akan meninggalkan Hong Kong untuk melahirkan, apakah aman untuk membiarkan anak-anak mereka menggunakan transportasi massal, dan apakah mereka akan pindah ke luar kota untuk selamanya.

Menurut Wakil Ketua Partai Demokrat Hong Kong Lo Kin-hei, status Hong Kong sebagai "Kota Dunia Asia", didasarkan pada nilai-nilai yang saat ini terkikis oleh pengaruh Beijing selama beberapa tahun terakhir.

"Jika nilai-nilai ini hilang, nama dan status yang dinikmati Hong Kong sekarang akan hilang selamanya," ujar Lo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia