Advertisement
Revisi UU KPK, Arsul Sani: Tidak Melemahkan KPK
Ekspresi sejumlah angggota DPR saat menyerahkan pandangan tertulis fraksi terkait Revisi UU KPK pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). - ANTARA FOTO / Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Setelah ditunda pada 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali mengusulkan revisi Undang-Undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Legislatif mengklaim bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyepakati.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arsul Sani mengatakan bahwa saat rapat pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di situ ada kesepakatan revisi UU 30 yang isinya menyangkut lembaga antirasuah.
Advertisement
“Tapi tentu revisinya yang tidak melemahkan KPK,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Arsul kemudian bertanya-tanya saat legislatif sepakat melanjutkan revisi yang telah tertunda, salah satu pimpinan KPK malah menyatakan tidak sepakat. DPR tentu punya bukti hasil pertemuan tersebut.
BACA JUGA
“Saya akan cari ya arsip rapatnya ya. Mungkin nanti bisa kita sampaikan juga kepada media supaya segala sesuatunya clear, jelas. Tidak apa-apa berbantah-bantahan saja,” jelasnya.
Kesepakatan revisi ini diungkap Arsul tidak melenceng dari hasil rapat bersama. Salah satunya adalah KPK akan ada dewan pengawas, penyadapan harus dapat izin dewan tersebut, dan regulasi sadapan.
Sebelumnya, Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan bahwa perubahan UU 30 merupakan upaya pelemahan secara diam-diam.
Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (5/9/2019) menyatakan bahwa pemerintah dan DPR telah membohongi rakyat Indonesia karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan terhadap KPK.
“Pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jalan Lintas Barat Sumatera di Bengkulu Ditutup Akibat Banjir
Gempa 6,5 M Guncang Mexico City, Satu Tewas, Belasan Warga Terluka
Komnas Haji Peringatkan Risiko Gagal Haji Khusus 2026
Pembangunan IKN 2026 Didukung APBN Rp6 Triliun
Advertisement
Uji Kendaraan Terintegrasi, Kemenhub Terapkan SIM PKB Fullcycle
Banjir Rendam Padang, Tim SAR Evakuasi Warga Pakai Perahu Karet
Empat Orang Tewas akibat Longsor Lokasi Proyek di Jatinangor
Prabowo Teken UU Penyesuaian Pidana 2026
Tragedi Tahun Baru di Swiss, Puluhan Orang Tewas Terbakar
Advertisement
Polisi Selidiki Kasus Kematian Sekeluarga di Warakas Jakut
Banjir Kasemen Serang Capai 1,5 Meter, Warga Diminta Mengungsi
Ledakan Pipa Gas di Inhil, Jalur Riau-Jambi Ditutup Sementara
Wabah Diare di Indore India, 9 Tewas Ratusan Dirawat
Blok Asia Selatan Tanpa India Dinilai Tak Realistis
Advertisement
Sikat Korupsi, Arab Saudi Tangkap 116 Pejabat
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Favorit Nataru, KA Joglosemarkerto Angkut Puluhan Ribu Penumpang
Advertisement
Berita Populer
- Awal 2026, Bupati Gunungkidul Rotasi 110 Pejabat, Ini Daftarnya
- Jadwal Pekan ke-16 BRI Super League, Persija dan Persib Jadi Sorotan
- Malam Tahun Baru 2026 di Eropa Diwarnai Kebakaran dan Korban Jiwa
- 3 WNA Spanyol Belum Ditemukan, Operasi SAR Labuhan Bajo Diperpanjang
- PLN Pastikan Listrik Huntara Aceh Tamiang Siap Dihuni
- Aktor Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto di IKN Siap Disidang
- PHRI Ungkap Hunian Hotel Masih Melemah di 2025, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
