Advertisement
Mendagri Minta Kepala Daerah yang Kena Kasus Korupsi Mau Terbuka
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mendatangi KPK dengan kepala daerah terpilih./JIBI - BISNIS/Rahmad Fauzan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terbuka dan mengikuti semua proses hingga persidangan.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, sebelum menggelar kegiatan OTT, KPK tentu saja sudah melakukan pengawasan dan memiliki alat bukti yang cukup kuat.
Advertisement
‘Walaupun mereka [kepala daerah yang terkena OTT] adalah mitra kami, bagian daripada Kemendagri, tapi kan KPK untuk melakukan OTT sudah cukup dengan alat bukti yang ada. Saya minta untuk terbuka lah dalam proses pemeriksaan sampai ke persidangan,” ujar Tjahjo dalam keterangan resminya, Jumat (6/9/2019).
Dia tidak berhenti mengingatkan kepada kepala daerah untuk menghindari area rawan korupsi dalam menjalankan tugas kedinasan.
BACA JUGA
Kendati banyak kepala daerah ditangkap KPK, dia mengapresiasi kinerja Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya optimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Kami mengapresiasi Korsupgah KPK yang sudah turun di semua provinsi sampai di kabupaten/kota. Saya kira Korsupgah KPK sudah optimal dalam menjelaskan secara detail untuk pencegahan korupsi,” katanya.
Tak hanya melalui Korsupgah KPK, dalam hal ini Kemendagri selalu menekankan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, termasuk jual beli jabatan, suap, maupun gratifikasi.
“Area rawan korupsi, jual beli jabatan dan main proyek itu yang selalu Kemendagri tekankan, termasuk menekankan pada diri saya, pada jajaran eselon I dan eselon II di Kemendagri.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konflik Laut Hitam Memanas: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Selam
KPK Dalami Peran Irjen Kemenaker di Skandal Sertifikat K3
Badai Kencang Robohkan Replika Patung Liberty di Brasil
Pramono Pastikan Pedagang Kramat Jati Tetap Berjualan
Advertisement
Trump Gugat BBC US$5 Miliar, Tuduh Edit Pidato Soal Capitol
KPK Kantongi Fakta Baru Kasus Kuota Haji Usai dari Arab Saudi
Buntut Ujaran Kebencian, Resbob Dipecat dari GMNI dan DO dari UWKS
KPK Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Terkait Kasus Kuota Haji
BGN Minta SPPG Edukasi Gizi Penerima Makan Bergizi Gratis
Advertisement
Revitalisasi Sekolah Capai 99 Persen, Mendikdasmen Lapor ke Prabowo
Longsor dan Banjir Terjang 9 Kecamatan di Sukabumi
BMKG Waspadai Hujan Petir di Sejumlah Kota Besar Hari Ini
Indonesia Tetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda pada 2025
BGN Klaim Kejadian MBG Turun Drastis sejak Oktober
Advertisement
KPK Periksa Provider Lain di Kasus Korupsi EDC BRI
Berita Pilihan
- Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Advertisement
Jogja Wajib Kelola Sampah Organik di Kelurahan Mulai 2026
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Nick Reiner Diduga Terlibat Tewasnya Rob Reiner
- Inspektorat Bantul Audit APBKal Wonokromo, Dugaan Rugikan Miliaran
- HUT KE-64 BANK BPD DIY: Apresiasi, Motivasi, dan Konsistensi
- DECIMAL FEST: Kolaborasikan Kreativitas dan Literasi Digital
- Ketua EPP Minta SPD Dukung Proposal Baru Regulasi Mesin Pembakaran
- Pembangunan 109 Kios Relokasi Pantai Sepanjang Rampung Lebih Cepat
- KPK Kembangkan Kasus Korupsi Riau, Rumah Dinas Plt Gubernur Digeledah
Advertisement
Advertisement
