Advertisement
BPJS Naik hingga 2 Kali Lipat. KSBI: Negara Sebenarnya Pengepul Uang rakyat
Ilustrasi BPJS Kesehatan. - Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS hingga dua kali lipat diprotes berbagai kalangan.
Penolakan kenaikan iuran Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) mendapatkan penolakan termasuk dari buruh yang tergabung ke dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Advertisement
Nining Elitos, sang ketua umum menilai kalau keputusan kenaikan tersebut menjadi bentuk kegagalan pemerintah mensejahterahkan masyarakat.
Nining mengungkapkan bahwa beban sebelum iuran BPJS diputuskan untuk naik pun terasa berat dirasakan oleh buruh. BPJS yang sejatinya digembar-gemborkan akan meringankan beban masyarakat malah menjadi sebuah asuransi yang juga mencekik anggaran masyarakat sehari-hari.
"Faktanya hari ini kita bisa lihat bahwa itu adalah sebuah ilusi yang dilakukan negara terhadap rakyatnya," kata Nining kepada Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Rabu (4/9/2019).
Pemerintah memutuskan untuk menaikan iuran BPJS karena masalah defisit yang urung terselesaikan. Nining menilai kalau keputusan itu justru mempertanyakannya karena kenaikan itu malah bertentangan dengan prinsip dasar negara yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Tapi dalam realitanya adalah asuransi," ujarnya.
Konferedasi KASBI sudah menolak adanya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menaungi soal sistem BPJS. Menurutnya, dalam realisasinya BPJS jauh dari kata jaminan sosial yang dimaksud. Ujung-ujungnya kata Nining, BPJS hanya menjadi alat pengumpul uang rakyat yang dampaknya tidak terlalu bisa dirasakan dengan nyaman.
"Seolah-olah negara memberikan tanggung jawab terhadap rakyat tetapi sebenarnya negara adalah sebagai pengepul uang-uang rakyat, ketika rakyat itu sakit itu nanti baru bisa dibayar," ujarnya.
"Faktanya apa? Setiap rakyat yang kemudian ketika iurannya tertunda tidak dibayar satu bulan, dua bulan itu rakyat sudah langsung termasuk kaum buruh itu sudah tidak bisa digunakan, kenapa? Pasti di setop sebelum ada pembayaran dan butuh proses waktu 7 hari baru bisa diaktifkan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
Advertisement
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement
