Advertisement
Pemerintah Diminta Gerak Cepat Atasi Konflik Papua
Api membakar sebuah bangunan saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). - Antara/Indrayadi TH
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengamat politik Nation State Institute Indonesia (NSI Indonesia) Yandi Hermawandi mengingatkan pemerintah untuk gerak cepat dalam mengatasi konflik di Papua.
"Jangan sampai berlarut-larut. Sebab jika lihat eskalasinya, berawal dari konflik horizontal antar warga di Jawa Timur, kemudian merembet ke Papua hingga saat ini menjadi konflik vertikal tentu konflik ini sangat berpotensi menjadi lebih besar lagi," katanya dikutip Antara, Minggu (1/9/2019).
Advertisement
Hal ini dikatakannya mengomentari kerusuhan yang menyebar di sejumlah wilayah Papua akhir-akhir ini setelah terjadinya insiden pengepungan di Asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
Menurut dia, upaya gerak cepat tersebut dibutuhkan mengingat isu Papua tengah diupayakan menjadi isu internasional. Selain itu, ia juga mengingatkan untuk lebih mengedepankan cara-cara damai dan tidak menggunakan cara-cara represif dalam menangani masalah di Papua.
BACA JUGA
"Sebab jika cara represif dipakai, maka bisa jadi konflik akan semakin meluas," katanya
Menurut dia, berdasarkan data yang dihimpun oleh Nation State Institute Indonesia (NSI Indonesia), salah satu akar konflik Papua adalah akibat tindakan represif terhadap masyarakat Papua. "Dan ini berlangsung sejak zaman Orde Baru," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Skandal Upeti Polisi Malaysia, Terima Suap Lindungi Bisnis Ilegal
KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Kuota Haji ke Pengurus PBNU
Suap Pajak Rp4 Miliar, KPK Sisir Kantor Pusat Ditjen Pajak
Eks Pengawal Maduro Diangkat Jadi Menteri di Venezuela
Advertisement
Kim Jong Un Rombak Pengawal, Khawatir Skenario Ukraina
BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
KPK Periksa Aizzudin PBNU dalam Kasus Kuota Haji Yaqut
KPK Geledah Kantor DJP Kemenkeu Terkait Kasus Suap Pajak
Kemenhut Siapkan Rehabilitasi Hutan Pascabencana di Sumatera
Advertisement
Puan Tegaskan KUHP dan KUHAP 2026 Jadi Tonggak Demokratisasi Hukum
Kongres AS Usulkan Aneksasi Greenland Jadi Negara Bagian
BMKG Deteksi Tekanan Rendah, Cuaca Ekstrem Mengintai NTB
Zulhas Apresiasi Terobosan Mentan Turunkan Harga Pupuk
Megawati Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD
Advertisement
Bajak Laut Culik 4 WNI dari Kapal Ikan di Perairan Gabon
Berita Pilihan
- BPBD Bantul Pastikan Tak Ada Pengungsi Dampak Cuaca Ekstrem
- Cucu Soeharto, Darma Mangkuluhur Resmi Menikah
- DAS Garoga di Sumatera Utara Penuh Kayu Pascabanjir hingga 1.300 Meter
- Trump Pertimbangkan Serangan ke Iran di Tengah Aksi Protes
- Trump Diduga Siapkan Rencana Invasi ke Greenland, Denmark Geram
Advertisement
Musim Hujan Rawan Leptospirosis, 13 Warga Bantul Meninggal di 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Broken Strings, Pengakuan Aurelie Moeremans Soal Grooming
- Jejak Diduga Macan Gegerkan Semanu, Muncul 2 Kali dalam 10 Hari
- Linghui, Sub-Merek BYD untuk Armada Taksi Listrik dan PHEV
- Trump Unggah Gambar Presiden Sementara Venezuela di Truth Social
- Titik Terang Relokasi SDN Nglarang, Bangunan Baru Segera Dibangun
- Child Grooming: Modus Terselubung Mengancam Anak dan Cara Mengatasinya
- Jembatan Sentolo-Nanggulan Ambles, Pemkab Bangun Jembatan Darurat
Advertisement
Advertisement
